Perempuan dan Anak Paling Terdampak Konflik Berulang di Papua

Mereka dievakuasi usai kelompok bersenjata membunuh pilot helikopter asal Selandia Baru, belum lama ini.

KBR, Jakarta- Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua Tengah menyebut perempuan dan anak paling berdampak konflik berulang yang terjadi di tanah Papua.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Papua Tengah, Timotius Murib merespons 13 warga dievakuasi dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Mereka dievakuasi usai kelompok bersenjata membunuh pilot helikopter asal Selandia Baru, belum lama ini. Di antara belasan warga itu, terdapat perempuan dan anak.

"Setiap konflik itu di wilayah hukum tertentu terutama di kabupaten, masyarakat kita yang paling rentan itu adalah ibu dan anak. Kemudian hak-hak sebagai manusia contohnya ekonomi, pendidikan, terus pemerintahan tidak bisa terlayani dengan baik. Malah masyarakat setempat sering mengungsi ke kabupaten tetangga," ujar Timotius kepada KBR Media, Rabu, (7/8/2024).

"Jadi, saya pikir semua program pembangunan yang diluncurkan pemerintah pusat seharusnya landing by untuk dirasakan masyarakat setempat. Tapi, dengan kejadian ini mereka mengungsi ke mana-mana," imbuhnya.

Mengungsi

Ketua DPD dari Partai Demokrat, Papua Tengah, Timotius Murib mengatakan, konflik mengakibatkan jumlah masyarakat adat yang mengungsi ke wilayah-wilayah lain bertambah.

"Di TKP itu tentu ada pemukiman, dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat begitu ada konflik mereka mengungsi lari. Sementara belum bisa mengkonfirmasi berapa banyak, tetapi anak dan perempuan yang rentan," kata Timotius.

Timotius menyebut, konflik yang terjadi di Papua adalah konflik ideologi. Kata dia, seharusnya diselesaikan dengan diskusi antara pemerintah daerah dan kelompok separatis.

"Makanya pemerintah daerah berkewajiban memanggil pimpinan-pimpinannya ini secara kekeluargaan. Kemudian bisa diskusi untuk penyelesaian masalah ini terkait dengan ideologi, karena masalah ini sudah lama bukan baru," kata Timotius.

Selain itu, Timotius mendorong adanya pendekatan kemanusiaan yang harus lebih serius dari pemerintah dalam penanganan konflik di Papua. Sebab, hal itu menjadi salah satu upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di sana.

Evakuasi

Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Cartenz telah mengevakuasi jasad pilot asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning di Timika.

Kepala Satgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Bayu Suseno mengatakan, pasukan evakuasi terdiri dari Korps Brimob dan Kopassus. Pasukan dikirim ke TKP menggunakan helikopter dan pesawat milik TNI AU.

Kelompok bersenjata sempat menyandera, sebelum membunuh pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service, Glen Malcolm Conning, Senin pekan ini.

Kejadian bermula ketika helikopter yang dipiloti Conning terbang dari Bandara Timika menuju Distrik Alama, Kabupaten Mimika. Helikopter membawa enam penumpang, termasuk empat tenaga kesehatan, satu bayi, dan satu anak.

Di Distrik Alama, helikopter dicegat kelompok bersenjata api. Pilot dibunuh dan helikopter dibakar. Kondisi seluruh penumpang helikopter dilaporkan selamat.

Ribuan Orang jadi Korban Pelanggaran HAM di Papua

Pertengahan Mei lalu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mencatat terdapat 5.590 korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada kuartal I 2024.

Peneliti PBHI, Annisa Azzahra mengatakan hak yang paling banyak dilanggar yakni hak atas ruang hidup (30,8 persen), disusul hak atas rasa aman (26,7 persen), dan hak untuk hidup (15,1 persen). Kata dia, aktor pelaku pelanggaran HAM di Papua didominasi TNI (61,5 persen) dan polisi (38,5 persen).

Berdasarkan pemaparannya, rincian 5.590 orang yang menjadi korban itu ialah anak-anak (0,2 persen), laki-laki (0,9 persen), perempuan (0,2 persen), dan tidak terindentifikasi (98,8 persen).

Dampak pada korban, diungsikan (97 persen), ditangkap-ditahan (2,0 persen), meninggal (0,7 persen), dan luka (0,4 persen).

“Untuk hak-hak yang dilanggar memang yang tertinggi yaitu hak atas ruang hidup, karena banyak Orang Asli Papua (OAP) pada akhirnya harus lari dari tanahnya, harus berpindah tempat. Nah, di sisi lain juga hak atas rasa aman juga menjadi hak yang cukup tinggi dilanggar, karena tentu saja bagaimana masyarakat Papua merasa aman di tanahnya sendiri, ketika terjadi banyak sekali aparat pertahanan keamanan yang terlibat, yang berjaga, yang mengintimidasi melakukan kekerasan,” ucap Annisa dalam diskusi yang dipantau di YouTube PBHI Nasional, Rabu, (15/5/2024).

Sementara itu, bentuk tindakan pelanggaran HAM yang mendominasi berupa penyiksaan (27,8 persen), unlawfull killing (17,7 persen), penembakan (11,4 persen).

“Untuk data-data yang tadi, PBHI melakukannya berbasikan aduan korban, kita lakukan desk review, kemudian kita juga melakukan cek fakta silang kepada teman-teman pegiat kemanusiaan di Papua jejaring HAM dan juga jejaring pers dan media massa serta penelusuran mandiri,” tuturnya.

Baca juga:

• BRIN: Konflik di Papua, Kekerasan Jangan Dibalas dengan Kekerasan