Penyerapan Dana Dekonsentrasi Pengendalian Inflasi Masih 0 Persen di 5 Provinsi

"Rata-rata ini masih di bawah 10 persen, ada yang di atas 10 persen beberapa provinsi, tapi rata-rata nasional ini masih di bawah 10 persen. Ada yang 0 persen."

KBR, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta seluruh Dinas Urusan Pangan tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mempercepat realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi untuk pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (9/10).

Imbauan ini disampaikan mengingat masih ada 5 provinsi yang sama sekali belum melakukan penyerapan anggaran dekonsentrasi pengendalian inflasi, alias masih nol persen.

"Jadi rata-rata ini masih di bawah 10 persen, ada yang di atas 10 persen beberapa provinsi, tapi rata-rata nasional ini masih di bawah 10 persen. Dan provinsi yang masih 0 persen ini adalah provinsi Banten, ini mohon kami sudah juga menurunkan tim. Tapi sampai saat ini juga masih 0 juga. Sulawesi Tenggara 0 persen, Kalimantan Timur 0 persen, Sumatera Barat 0 persen, Sumatera Utara 0 persen," kata Sarwo dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (9/10/2023).

Baca juga:

• Bapanas: Harga Beras Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Tahunan
• Mendagri: RI Harusnya Bisa Swasembada Tanpa Impor Beras

Sarwo Edhy menjelaskan, hingga saat ini penyerapan anggaran dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung pengendalian inflasi daerah masih rendah, di angka 9,07 persen atau baru Rp12,9 miliar dari keseluruhan anggaran yang digelontorkan sebesar Rp142 miliar.

Sarwo meminta agar pemerintah provinsi bisa mempercepat penyaluran anggaran ini ke kabupaten/kota di daerahnya secara merata.

"Mungkin kalau misalnya secara serentak di provinsi yang bersangkutan dan dialokasikan kepada kabupaten/kota secara merata, mungkin dalam satu-dua minggu ini bisa habis, artinya realisasinya bisa meningkat," imbuhnya.

Editor: Agus Luqman