Dengarkan

KBR, Jakarta– Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo meminta Pemerintah Indonesia segera membentuk tim investigasi independen guna mengusut kasus penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Wahyu mengatakan pembentukan tim investigasi penting, lantaran pihak kepolisian Malaysia cenderung mendiskreditkan korban. 

Terlebih, kata dia, alasan menembak untuk membela diri lantaran ada perlawanan dari WNI setelah sebelumnya kapal mereka bertabrakan dengan kapal polisi Malaysia. 

Wahyu menilai ada pembunuhan di luar proses hukum dalam kasus ini.

“Saya kira harus ada upaya-upaya yang lebih lanjut untuk melihat proses kalau kami menamakan itu summary execution (eksekusi kilat) atau bahkan extrajudicial killing (pembunuhan di luar proses hukum) karena yang dihadapi adalah warga sipil sementara polisi Malaysia sebagai otoritas bersenjata harusnya melakukan tindakan hukum sesuai SOP yang berperspektif hak asasi manusia,” ucapnya kepada KBR, Kamis (30/1/2025).

Wahyu menambahkan, kepolisian Malaysia mestinya melakukan upaya persuasi terlebih dahulu bukan serta merta menembak. 

“Apapun alasannya pekerja migran kita melawan atau apapun itu, mereka (aparat Malaysia) berada dalam posisi yang lebih kuat karena memegang senjata modern,” ucapnya.

Baca juga:

- Malaysia Diminta Transparan dalam Kasus Penembakan Terhadap Lima PMI

Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak lima WNI pekerja migran Indonesia (PMI) unprocedural, Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kejadian itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dan empat orang lainnya luka-luka.

Kepolisian Malaysia mengklaim tembakan yang diletuskan untuk membela diri karena ada perlawanan dari WNI setelah sebelumnya kapal mereka bertabrakan dengan kapal polisi Malaysia.