Pemilu 2024, Jokowi Beri 6 Arahan ke KPU

" Presiden juga mengingatkan KPU selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas karena penyelenggaraan pemilu itu politis."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana negara, hari ini. Dalam pertemuan itu, KPU melaporkan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Ada enam hal tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/22).

"Yang pertama bahwa Presiden mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yaitu pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu, 14 Februari 2024," ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa Demo 11 April, Jokowi Tegaskan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Kedua, kata dia, Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.

Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, kemudian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Menteri-menteri tersebut  akan ditugasi oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan juga logistik kepemiluan.

Ketiga, Presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.

Baca juga:

• Anggaran Pemilu 110 Triliun, Mendagri Minta Efisiensi
• Jokowi Minta Anggaran Pemilu 2024 Segera Diputuskan

Keempat, Presiden juga mengingatkan KPU selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Jokowi mengingatkan, jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali.

Misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Kampanye 90 Hari

Kelima terkait kampanye, Presiden dan KPU berpandangan sebisa mungkin kampanye dipersingkat. Supaya lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," tambahnya.

Terakhir kata Hasyim, Presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.

"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan KPU yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Editor: Wahyu S.

• Presiden Jokowi
• KPU