Pemilu 2024, Pemkot Bogor Ancam Beri Sanksi ASN Tak Netral

"Jadi tidak ada keraguan bagi kami. Kita yakini bahwa ada sanksi yang cukup berat nantinya. "

KBR, Jakarta- Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat Dedie Abdu Rachim menyebut akan memberikan sanksi yang berat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pada Pemilu dan Pilkada 2024. Ia mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk mengikuti arah Presiden Joko Widodo yang meminta anggota ASN menjaga netralitasnya dalam perhelatan pesta demokrasi kedepan.

Kata dia, Pemkot Bogor telah memberikan sosialisasi secara intensif untuk mencegah keterlibatan ASN di dunia politik jelang pemilu. Pihaknya juga akan memperketat pengawasan, hingga di ranah sosial media para pegawai.

"Tentu PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di lingkungan pemerintah daerah bahwa siap melaksanakan dan menjalankan arahan presiden. Jadi tidak ada keraguan bagi kami. Kita yakini bahwa ada sanksi yang cukup berat nantinya. Dan itu melekat apabila seseorang melanggar, atau kemudian masuk di dalam situasi yang kemudian nanti akibatnya merugikan diri mereka sendiri," ujar Dedie, kepada KBR, Senin (30/10/2023).

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim meminta seluruh jajaran dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berpegang teguh untuk menjaga netralitasnya di Pemilu 2024.

Baca juga:

• Ini Pembahasan Tiga Bacapres saat Makan Siang Bersama Presiden
• Pembubaran KASN, Netralitas, dan Honorer
  

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan pelanggaran netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu dan Pilkada 2024 masih berpotensi tinggi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan hal ini dapat terjadi lantaran masih lemahnya pengawasan terhadap para ASN.

Editor: Rony Sitanggang