NASIONAL

Pemerintah Klaim KUHP Perkuat Strategi Pemberantasan Terorisme

"Revisi KUHP diklaim mampu memberantas hingga ke pendanaan terorisme."

AUTHOR / Shafira Aurel

Pemerintah Klaim KUHP Perkuat Strategi Pemberantasan Terorisme
Ilustrasi aksi tolak terorisme. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta - Pemerintah mengklaim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan, makin memperkuat strategi pemberantasan terorisme. Revisi KUHP diklaim mampu memberantas hingga ke pendanaan terorisme. Ini disampaikan Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Gunawan.

"Lahirnya KUHP baru di Indonesia menjadi momentum strategis yang menandakan bahwa politik hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan dan adanya pergeseran politik hukum pidana khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme," ujar Bambang, Senin (12/12/2022).

Bambang mengatakan, pengesahan KUHP merupakan respons pemerintah mencegah praktik terorisme yang kian meningkat. Ia menyebut, perlu ada langkah dan strategi yang kuat untuk menuntaskan masalah ini.

Bambang menilai, penindakan terhadap pendanaan terorisme sudah diatur kuat dalam KUHP. Kata dia, sanksi dan cakupan terorisme sudah dijabarkan dan diikat dengan tepat.

Baca juga:

Pemberantasan terorisme diatur di Pasal 600, 601, dan 602 KUHP. Orang yang terbukti terlibat pendanaan terorisme bisa dihukum maksimal 15 tahun penjara.

Editor: Wahyu S.

  • Terorisme
  • kuhp
  • Polemik RKUHP
  • deradikalisasi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!