NASIONAL

Panglima Resmikan Posko Pengaduan Netralitas TNI

Posko Pengaduan juga disiapkan pula di setiap daerah, supaya masyarakat bisa melapor jika memang ada anggota TNI yang diduga melanggar asas netralitas.

AUTHOR / Ardhi Ridwansyah

Netralitas TNI
Sejumlah Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Semarang, Jateng memperlihatkan buku saku Netralitas TNI dalam Pemilu (11/6/2018). (Foto: ANTARA/R. Rekotomo)

KBR, Jakarta - Panglima TNI Yudo Margono meresmikan Posko Pengaduan Netralitas TNI dalam seluruh tahapan Pemilu 2024.

Posko Pengaduan itu, ujar Yudo, berlokasi di Pintu Delta 2 Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Selain itu, Posko Pengaduan juga disiapkan pula di setiap daerah, supaya masyarakat bisa melapor jika memang ada anggota TNI yang diduga melanggar asas netralitas.

Yudo menjelaskan lagi, koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga akan dilaksanakan guna menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran netralitas personel TNI.

“Dengan semangat komitmen netralitas TNI, pada hari ini Senin tanggal 20 November 2023 pukul 12.45 WIB, posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 dengan ini resmi saya nyatakan berlaku,” ucap Yudo di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Yudo menegaskan jika ada anggota TNI yang terbukti tak netral, maka akan ada sanksi yang dikenakan.

“Supaya dipahami oleh semuanya, oleh para pimpinan Kotama dan juga para satuan di seluruh jajaran TNI tentang mekanisme bagaimana prajurit TNI apabila melakukan pelanggaran pemilu atau tidak netral sehingga ini memberikan kepercayaan ke masyarakat kalau TNI betul-betul netral dan apabila tidak netral tentunya juga ada hukumannya,” ujar Yudo.

Baca juga:

- Awasi Komitmen Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024

- Wapres: TNI/Polri dan ASN Harus Netral, Meski Anak Presiden Nyapres

Selain ke posko di Markas TNI, masyarakat bisa membuat pengaduan secara online lewat akun Instagram Pusat Penerangan TNI @puspentni maupun portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID TNI.

Sebelumnya, Yudo Margono menekankan bahwa TNI mesti netral. Menurutnya, jika ada yang tak netral maka itu merupakan oknum dan bukan merupakan perintah dari atasan.

“TNI memang saya tekankan harus netral karena saya selalu sampaikan kepada jajaran, kalau ingin pemilu ini aman, damai, sejuk kuncinya TNI-Polri harus netral dulu, karena kalau sudah netral mudah untuk mengendalikan ataupun menjaga keamanan maupun stabilitas keamanan selama pemilu ini sehingga ini selalu saya sampaikan ke jajaran,” ucap Yudo saat rapat kerja dengan Komisi bidang Hankam di DPR RI, Selasa (7/11/2023).

Editor: Fadli

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!