Menteri Desa Percepat Pembangunan 62 Daerah Tertinggal

Hingga Triwulan I tahun 2022, pencapaian Produk Domestik Bruto Nasional (PDBN) masih didominasi wilayah Jawa dan Sumatera dengan kontribusi mencapai 79,74 persen.

KBR, Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar akan memfokuskan percepatan pembangunan pada 62 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal pada  2024.

"Sebanyak 62 kabupaten daerah tertinggal inilah yang harus kita tuntaskan hingga 2024. Tentu saja ini membutuhkan komitmen semua stakeholders, butuh kolaborasi lintas Kementerian lembaga perlu kerjasama dan pembagian tugas yang detail antar lintas sektor pelaku yang pasti harus fokus pada penyelesaian masalah penyebab ketertinggalan," ujar Abdul Halim saat menyampaikan sambutan dalam Penetapan Hari Percepatan Pembangunan, yang disiarkan di kanal Youtube KEMENDES PDTT, Kamis (17/11/2022).

Baca juga:

• Kemendes Optimistis Turunkan 15 Kabupaten Daerah Tertinggal di 2023
• Pemerintah Bakal Salurkan Rp44,19 Triliun Untuk Perdesaan di 2022

Abdul Halim mengatakan hingga Triwulan I tahun 2022, pencapaian Produk Domestik Bruto Nasional (PDBN) masih didominasi wilayah Jawa dan Sumatera dengan kontribusi mencapai 79,74 persen.

Sedangkan wilayah Kalimantan, sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara hanya menyumbang 20,26 persen terhadap PDB Indonesia.

Oleh karena itu, Abdul halim mengatakan proses percepatan pembangunan daerah harus disegerakan demi pengentasan daerah tertinggal.

Abdul Halim juga menyampaikan sejumlah isu utama dalam pembangunan daerah tertinggal.

"Mulai dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks komposit dari indeks daya beli, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan, tingginya persentase penduduk miskin, persentase rendahnya ketersediaan infrastruktur atau jangkauan akses fasilitas publik," kata Abdul Halim.

Ia berharap seluruh pihak terkait dapat membantu proses percepatan pembangunan daerah pedesaan. Diharapkan, semua desa tidak ada lagi yang terbelakang dan pemerataan kesejahteraan dapat menyeluruh hingga ke pelosok Indonesia.

Editor: Agus Luqman