NASIONAL
Menko Pangan Zulhas: 80 Persen Petani Pemilik Sawah Kini Berubah jadi Buruh Tani
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut saat ini banyak petani yang semula pemilik sawah dan kebun, berubah menjadi pekerja penggarap atau buruh tani.
AUTHOR / Ken Fitriani
-
EDITOR / Agus Luqman

KBR, Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut saat ini banyak petani pemilik lahan yang berubah menjadi pekerja penggarap atau buruh tani.
Zulkifli Hasan mengatakan ada banyak perubahan di sektor pangan yang sangat mendasar.
Ia menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan, memberi makan orang miskin, memberi makan bergizi anak sekolah adalah hak dasar.
Oleh karenanya, Zulhas dan kementeriannya akan memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkannya.
"Dulu 65 persen tenaga kerja adalah dari pertanian, hampir separuh sektor pertanian jadi andalan selain sektor perikanan. Akan tetapi saat ini terjadi perubahan penting yang sangat mendasar, para petani dulu punya kebun dan sawah karena hasilnya lumayan. Tetapi hari ini 80 persen petani sudah berubah jadi buruh tani karena dia tidak punya lahan, tidak punya kebun," katanya di sela Seminar Tanwir I ‘Aisyiyah, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Zulhas mengajak para penggerak 'Aisyiyah untuk turut aktif dalam isu pangan dan mewujudkan cita-cita tersebut. Hingga kini, para petani termasuk kelompok masyarakat miskin perlu diberikan bantuan hingga tergantung dengan bantuan.
"Kondisi ini membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita Indonesia merdeka," ungkapnya.
Baca juga:
- Prabowo Ingin Swasembada Pangan, Petani Ungkap Akar Permasalahan
- Dorong Swasembada, Pemerintah Janji Pangkas Aturan dan Genjot Produksi Pangan
Zulkifli Hasan juga prihatin karena Indonesia masih belum merdeka dan berdaulat pangan. Ia mencontohkan bahan pangan seperti tahu, tempe yang menjadi makanan masyarakat Indonesia berbahan kedelai saat ini dikuasai pihak tertentu.
"Di mana yang namanya kedaulatan? Kalau kita makan saja tergantung pada satu orang. Itu baru soal makan, belum yang terkait ekonomi, teknologi, dan lain-lain, inilah yang akan kita upayakan," ujarnya.
Zulhas mengklaim saat ini pemerintah sedang mengoptimalisasikan dan membangun program yang mampu mengatasi masalah swasembada pangan. Salah satunya terkait pupuk.
"Jalur distribusi pupuk yang dulu terlalu berbelit sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkan. Sekarang sudah dipangkas agar lebih cepat diakses petani," tandasnya.
Zulhas menambahkan, pemerintah tahun ini sudah melarang impor beras, impor jagung, impor gula, dan impor garam yang semuanya merupakan komoditas pangan yang penting. Ia berharap keputusan ini dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk melakukan swasembada pangan.
"Indonesia sangat potensial untuk swasembada pangan," jelasnya
Berkaitan dengan program makan bergizi gratis, lebih lanjut Zulhas mengungkapkan, perlu melihat pentingnya meningkatkan kemampuan penyediaan bahan pangan, mulai beras, sayur, hingga protein hewani untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis.
"Saya mengajak Aisyiyah untuk terlibat secara aktif dalam mengusahakan swasembada pangan," kata Zulhas.
Baca juga:
- Tanggapi Rencana 20 Juta Hektare Lahan Baru untuk Pangan dan Energi, Walhi: Sesat!
- Nasib Petani Gurem di Hari Tani Nasional
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!