NASIONAL

Mendes PDTT Dorong Kolaborasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna

"Kita manfaatkan BUMDes-BUMDes bersama menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dalam ekosistem pemasaran teknologi tepat guna."

AUTHOR / Astri Yuanasari

EDITOR / R. Fadli

Mendes PDTT
Ilustrasi. Perajin membuat kerajinan berbahan rotan di Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: ANTARA/Arnas Padda/yu/foc)

KBR, Jakarta - Pemerintah mendorong terciptanya kolaborasi banyak pihak dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna dari daerah agar berkelanjutan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut, kolaborasi tak hanya bisa dilakukan dalam ekosistem produksi namun juga kolaborasi dalam ekosistem pemasaran.

Hal ini disampaikan Mendes PDTT saat Pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) ke-25 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, hari ini (15/7/2024).

"Kita manfaatkan BUMDes-BUMDes bersama menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dalam ekosistem pemasaran teknologi tepat guna. Juga bagian penting dari ekosistem pemasaran teknologi tepat guna adalah pemerintah daerah, dengan upaya memasukkan teknologi tepat guna dalam e-katalog, baik dalam konteks lokal maupun nasional," katanya.

Abdul Halim juga meminta pemerintah daerah aktif melakukan penawaran dan pemasaran produk-produk teknologi tepat guna, sehingga mudah dibeli secara resmi oleh Pemda-Pemda dan pemerintahan desa lain, serta pengusaha lokal yang membutuhkan.

"Ini menurut saya kata kunci untuk keberlanjutan, supaya tiap kali Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara, transaksi bisa terus meningkat. Dan itu berarti bangunan ekosistem pemasaran teknologi tepat guna sudah semakin baik," imbuhnya.

Dikutip dari ANTARA, saat ditemui usai acara, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengharapkan hasil penjualan produk desa selama gelaran GTTGN ke-25 ini bisa melampaui capaian pendapatan pada GTTGN ke-24. Pada GTTGN ke-24 tahun lalu yang diselenggarakan di Lampung, transaksi mencapai Rp2,3 miliar.

Baca juga:

Kenaikan Dana Desa Dinilai Belum Mendesak, Ada Masalah di Pengawasan?

Ratusan Triliun Dikucurkan, Jokowi Kesal Ribuan BUMNDes Tak Sumbang Keuntungan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!