Mendagri: RI Harusnya Bisa Swasembada Tanpa Impor Beras

Tapi persoalannya adalah kenapa terjadi kelangkaan dan kekurangan sehingga akhirnya mengambil upaya impor untuk buffer.

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, seharusnya Indonesia bisa swasembada tanpa perlu impor beras. Namun kata dia, tidak akuratnya data antarkementerian dan lembaga menyebabkan distribusi beras tidak tepat sasaran.

Tito mencontohkan, data Kementerian Pertanian mencatat produksi beras mencapai 31,54 juta ton. Jumlah itu seharusnya bisa menutupi kebutuhan nasional sekitar 30 juta ton beras.

"Yang klasik adalah masalah data yaitu di titik mana saja per provinsi kabupaten kota angka 54,75 juta ton itu bisa kita dapatkan. Bahwa angkanya real-nya angka segitu dan betul produksi beras setelah digiling oleh para middleman ini jumlahnya segitu. Kalau itu kita bisa yakinkan semua titiknya per provinsi kabupaten kota, maka kita sebenarnya enggak perlu khawatir dengan kebutuhan 30 juta ton," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (9/10/2023).

Tito memaparkan, produksi dari 14 juta petani yang tedata oleh Kementan menghasilkan 54,75 juta ton gabah kering di tingkat penggilingan. Angka itu kemudian menghasilkan 31,54 juta ton beras.

Sementara, untuk menutupi kebutuhan 278 juta jiwa, pemerintah perlu menyiapkan stok 30 juta ton beras.

"Harusnya sudah cukup kita swasembada dan cukup tanpa memerlukan importasi. Tapi persoalannya adalah kenapa terjadi kelangkaan dan kekurangan sehingga akhirnya mengambil upaya impor untuk buffer, untuk kekuatan dan ketahanan pangan," katanya.

Baca juga:

• Jokowi Berharap Harga Beras Segera Turun
• Warga Serbu Operasi Pasar Beras, Pembelian Dibatasi 10 Kg Per Orang

Tito meminta Kementan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog, memperbaiki data. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa impor.

"Rekonsiliasi data ini kami kira kita akan rapat. Perlu rapat khusus teknis dari kementerian pertanian menampilkan data per titik per daerah. Dan setelah itu nanti kita perlu cek lapangan oleh badan pangan, double cek oleh bulog, double cek lagi oleh pemerintah daerah. Kita perlu tahu persis apakah benar data 31 juta itu real," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian memaparkan sejumlah persoalan yang menyebabkan harga beras di pasar masih tinggi. Antara lain, kenaikan biaya produksi di tingkat petani, biaya logistik dan kelancaran rantai distribusi.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional hingga Senin (9/10/2023) siang, harga beras kualitas bawah mencapai Rp13.400 per kg. Sedangkan untuk kualitas medium menembus Rp14.550 per kg.

Editor: Wahyu S.