Mendagri Ingatkan Pj Gubernur Jaga Netralitas di Pemilu 2024

"Jadi yang utama running jalannya pemerintahan dan kemudian sebagai ASN saya minta untuk tetap di tahun politik ini mengambil posisi netral, tidak pada posisi politik praktis,"

KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj) gubernur yang baru saja dilantik untuk menjaga netralitas, jelang Pemilu 2024.

Itu disampaikan Tito usai melantik sembilan penjabat (Pj) gubernur untuk sembilan provinsi.

“Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan karena bapak-bapak mengisi kekosongan sebetulnya jadi yang utama running jalannya pemerintahan dan kemudian sebagai ASN saya minta untuk tetap di tahun politik ini mengambil posisi netral tidak pada posisi politik praktis, tapi politik negara untuk membangun daerah masing-masing, itu yang paling terpenting,” kata Tito usai melantik sembilan Pj Gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Sebelumnya, ada sembilan gubernur definitif yang habis masa jabatan pada 5 September 2023. Dua diantaranya yakni Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sebagai gantinya, Deputi Setpres Bey Machmudin bakal mengisi Pj Gubernur Jawa Barat dan Bekas Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana mengisi kursi Pj Gubernur Jawa Tengah.

Sementara tujuh Pj Gubernur lain yang dilantik yakni Pj Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Sebanyak 170 kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota bakal berakhir masa jabatannya di tahun ini. Terdiri dari 17 gubernur dan 153 kepala daerah tingkat wali kota dan bupati.

Baca juga:

- Mendagri Tito Karnavian Lantik 9 Pj Gubernur

Editor: Resky Novianto