NASIONAL

Masalah Pertanahan Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman Sepanjang 2023

Salah satunya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).

AUTHOR / Hoirunnisa

Masalah Pertanahan Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman Sepanjang 2023
Warga menunjukkan sertipikat tanah yang diperoleh dalam program PTSL di kantor kelurahan Polehan, Malang, Rabu (17/1/2024). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

KBR, Jakarta - Ombudsman RI mencatat pertanahan menjadi masalah paling banyak dilaporkan sepanjang 2023. Laporan soal pertanahan yang masuk ke Ombudsman mencapai 23 persen. Salah satunya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kerugian yang dialami oleh masyarakat secara natural itu belum bisa kita hitung (jumlah kerugiannya) tetapi hak masyarakat yang menempati lahan itu mengalami kerugian. Karena ada proses pembangunan yang proses-prosesnya (perizinannya) belum tuntas, tetapi sudah dilakukan proses yang menyalahi prosedur," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Jumat (19/1/2024).

"Nah itu yang kami lihat kesalahan prosedur itu yang kami sebut sebagai kesalahan di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Ada kasus di IKN laporan masyarakat tentang IKN yaitu berkaitan dengan hak atas tanah," ujarnya.

Najih mengatakan substansi laporan yang paling banyak diterima yakni perizinan dan desa. Kata dia, bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Najih menyebut laporan mengenai pertahanan didominasi konflik sengketa agraria.

Baca juga:

Editor: Wahyu S.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!