Maju Pilpres, Mahfud MD Minta Jajaran Kemenkopolhukam Tetap Netral

" Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD bukan urusan menkopolhukam"

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memerintahkan jajarannya netral pada Pemilu 2024, meski ia maju sebagai bakal calon wakil presiden.

Itu ia sampaikan di hadapan seluruh pejabat dan pegawai Kemenkopolhukam di Jakarta, hari ini.

"Saudara harus netral, tidak boleh ikut-ikutan berpolitik, kampanye, buat barisan, mendukung Menkopolhukam, atau menolak Menkopolhukam, itu tidak ada, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD bukan urusan menkopolhukam. Oleh sebab itu tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik itu diteruskan, harus netral," kata Mahfud, Jumat (20/10/2023).

Baca juga:

• Wapres: Belum Ada Menteri yang Lalai Karena Urus Pemilu 2024

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD memastikan tidak mundur dari kabinet Indonesia Maju.

Mahfud mengklaim tidak ada konflik kepentingan meski dirinya berperan ganda sebagai menkopolhukam sekaligus bacawapres Ganjar Pranowo. Kedua pasangan ini sudah mendaftar ke KPU, kemarin.

Etika politik

Indonesia Political Opinion (IPO) menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki etika politik yang baik. Direktur eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra beralasan, Presiden seharusnya menarik mundur menteri-menteri yang bakal rangkap jabatan pada Pemilu 2024. Menurutnya, rangkap jabatan sebagai menteri sekaligus peserta pemilu baik capres maupun caleg akan berpotensi konflik kepentingan.

Baca juga:

• Pakar Kritik Putusan MK Izinkan Menteri Ikut Pilpres Tanpa Mundur

"Presiden Jokowi saya kira termasuk presiden yang paling tidak memiliki etika politik sepanjang sejarah Indonesia. Dalam artian bahwa, beliau tidak punya komitmen orang-orang yang membantu di kabinet segala macamnya ketika mengikuti kontestasi dibebankan untuk mundur. Beliau hanya akan memberikan keleluasaan berupa cuti. Jadi tidak ada beban untuk kemudian mundur itu," ujar Dedi, kepada KBR, Rabu (18/10/2023).

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra meminta Menhan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD maupun menteri lain yang maju pada Pemilu 2024 untuk suka rela mundur dari kabinet kerja pemerintahan Presiden Jokowi.

Editor: Muthia Kusuma