Wapres: Belum Ada Menteri yang Lalai Karena Urus Pemilu 2024

"Mungkin dalam evaluasi ya, dalam penilaian, tetapi sampai hari Presiden belum menetapkan itu,"

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Maruf Amin menilai belum ada menteri yang lalai karena sibuk mengurus Pemilu 2024. Wapres menekankan, Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi jika ada menteri yang melalaikan tugas karena urusan pemilu.

"Sampai hari ini Presiden belum, mungkin dalam evaluasi ya, dalam penilaian, tetapi sampai hari Presiden belum melakukan itu. Belum menetapkan ada menteri yang melalaikan tugas karena masalah pemilu. Kita belum tahu besok lusa. Sampai hari ini belum, dan memang belum mulai kan, baru warming up saja. Oleh karena itu, tunggu saja," kata Wapres di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Kamis (3/8/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengancam bakal mengganti menteri yang kinerjanya terganggu karena maju sebagai calon legislatif atau calon presiden dan wakil presiden. Jokowi mengingatkan agar urusan Pilpres maupun Pileg tidak mengganggu kinerja sebagai menteri.

Baca juga:

• Pakar Kritik Putusan MK Izinkan Menteri Ikut Pilpres Tanpa Mundur

Konflik Kepentingan

Pengamat politik meminta menteri di kabinet kerja Jokowi-Maruf untuk fokus menyelesaikan tugasnya di pemerintahan. Direktur Eksekutif lembaga pemantau politik, Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meminta menteri yang berkeras untuk rangkap jabatan sebagai calon presiden atau wakil presiden maupun ketua umum partai untuk mundur dari jabatannya.

Ujang beralasan, rangkap jabatan tersebut akan rawan menimbulkan konflik kepentingan, termasuk potensi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Namun, ia menyadari, larangan menteri untuk berkampanye akan sulit diterapkan karena adanya kekosongan hukum dan tidak ada larangan dari Presiden.

Baca juga:

• Menteri Maju Capres Tanpa Mundur dari Kabinet, Etiskah?
• Rangkap Jabatan, Airlangga Hartarto Klaim Tetap Profesional

"Ya dari dulu kan saya suruh meminta mundur kan, dari dulu. Tapi kan tidak ada aturannya itu. Bahkan Menkopolhukam pun mengatakan, tidak boleh mundur. Karena apa? Karena nanti kalau baru sudah ditetapkan sebagai capres cawapres baru mundur, dia bilang begitu. Oleh karena itu ya tadi mereka akan jalan terus. Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai yang mau nyapres itu, termasuk pak Prabowo ya," ucap Ujang kepada KBR, Senin, (22/8/2022).

Pengamat politik Ujang Komarudin menjelaskan, pelonggaran Jokowi terkait rangkap jabatan menterinya merupakan tindakan kompromi. Ia menilai, Jokowi dan menterinya yang rangkap jabatan itu saling membutuhkan, atau politik saling back-up di pemerintahan.

Adapun sejumlah menteri yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai, di antaranya Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.

Editor: Muthia Kusuma