NASIONAL

Mahalnya Biaya Lingkungan akibat Pencemaran Udara

"Harga yang dibayar demi peningkatan ekonomi"

Ninik Yuniati, Valda Kustarini

Mahalnya Biaya Lingkungan akibat Pencemaran Udara
Viktor Pirmana menyebut sektor listrik menjadi yang paling polutif di Indonesia. (Foto: Dok pribadi)

KBR, Jakarta - Selalu ada dilema di balik pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, ada kesejahteraan yang meningkat, kehidupan yang lebih layak, sampai lahirnya beragam inovasi. Namun, itu semua tidak gratis, sebab ada dampak negatif yang mesti dibayar, yakni kerusakan lingkungan. Kerugiannya mencapai hampir Rp1 triliun. Salah satu kontributornya adalah pencemaran udara. 

Berikut perbincangan jurnalis KBR Valda Kustarini dengan pakar ekonomi lingkungan dari Universitas Padjajaran, Viktor Pirmana, tentang biaya lingkungan dari polusi udara. 

T: Pak Viktor kan melakukan riset soal biaya lingkungan dari pencemaran udara. Boleh dijelasin dulu, Pak, biaya lingkungan itu seperti apa? Dan bagaimana merelasikannya dengan pencemaran udara?

J: Biaya lingkungan adalah biaya yang harus ditanggung karena adanya aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, seperti ekstraksi sumber daya alam, misalkan penebangan hutan, lalu juga pencemaran udara itu kan berimplikasi pada rusaknya lingkungan dan juga pada akhirnya pada kesehatan manusia, hewan, dan lain sebagainya. Kan pencemaran udara yang terjadi itu bisa dari dua sisi. Dari sisi produksi maupun konsumsi penyebabnya. Jadi, kalau misalkan kita kaitkan dengan SDG's (sustainable development goals) itu ada tujuan yang ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, behavior-nya adalah bahwa dalam aktivitas produksi selain menghasilkan barang -output-nya berupa barang- itu ada keluaran lain. Keluaran lainnya itu ya berupa limbah, eksternalitas, kalau di terrminologi ekonomi itu namanya eksternalitas negatif. Jadi dampak negatif dari adanya aktivitas ekonomi, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Nah, jadi aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa tadi, output-nya tidak hanya berupa barang yang kita butuhkan, tapi ada keluaran lain yang berdampak pada kualitas lingkungan, salah satunya adalah polusi udara.

T: Hasil temuannya apa saja, Pak?

J: Dengan studi ini, kita bisa memetakan mana saja sektor-sektor ekonomi yang polutif. Lalu pencemarnya apa saja dari sektor-sektor ekonomi. Kita misalkan ingin mereduksi efek dari gas rumah kaca. Nah, misalkan untuk polusi udara di sini yang paling signifikan di Indonesia, dari SOX, NOX lalu CO2 dan CH4, serta partikulat meter. Itu lima terbesarnya. Jadi policy implication atau policy design dari pemerintah itu bisa saja hanya difokuskan ke beberapa pencemar tadi. Lalu bisa juga difokuskan ke beberapa sektor ekonomi yang merupakan sektor-sektor dengan peringkat sektor yang polutif.

T: Boleh dijabarkan sektor apa yang paling banyak mencemari udara? Dan berapa besaran biaya lingkungannya?

J: Jadi biaya lingkungan dari pencemaran udara di sektor listrik itu merupakan yang paling tinggi di Indonesia. Itu mencapai Rp47,42 triliun. Nah, biaya pencemaran dari udara ini secara total, sebesar Rp300 miliar lebih ya, si biaya lingkungan, degradasi lingkungan dari polusi udara itu di Indonesia untuk tahun 2010 itu sebesar Rp348 miliar. Itu 5% dari PDB tahun tersebut. Nah, kalau kita totalkan dari ekstraksi sumber daya alam dan juga dari kerusakan hutan, biaya lingkungan kita mencapai hampir Rp 1 triliun atau tepatnya Rp915,11 miliar. Nah ini, kalau di secara total tadi, itu 13% dari PDB tahun tersebut.

T: Wah besar banget ya bisa nyaris Rp1 triliun. Tapi itu total biaya kerusakan lingkungan, yang di dalamnya termasuk pencemaran udara, begitu kan, Pak?

J: Rp900 (miliar) itu total bukan hanya dari polusi udara saja, tapi dari ekstraksi sumber daya alam. Kan sumber daya alam kita jadi menipis. Kalau misalkan kita punya tabungan, tabungan itu yang kita terus-terus ambil, sehingga nanti buat anak cucu kita nyisain apa kalau tabungan itu habis? Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kerusakan hutan sementara dari polusi udara, itu Rp348 miliar.

Baca juga:

Berbincang tentang Pajak Karbon dan Perdagangan Karbon

Tak Jemu Menyoal Pengendalian Pencemaran Udara

red
Debu pekat masih menempel di tembok rumah susun (rusun) Marunda, Jakarta Utara akibat pencemaran udara dari kapal pengangkut batu bara. (Foto: Valda/KBR)

T: Ini kan yang diriset adalah situasi pada 2010 ya, Pak, tapi disebut masih relevan dengan konteks sekarang. Apa yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara?

J: Pertama, melakukan mapping mana sih sektor atau misalkan aktivitas ekonomi yang paling besar menyebabkan atau men-generate polusi udara di Indonesia. Yang kedua, mapping pencemar-pencemar yang paling signifikan dalam mencemari udara di Indonesia. Kan tadi bisa dari sisi konsumsi dan bisa jadi dari sisi produksi ya. Bisa saja kalau kita kaitkan dengan, misalkan, tujuan ke-12 dari sustainable development goals, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Pertama adalah mengubah perilaku konsumen. Ada 3 cara sebenarnya untuk memengaruhi perilaku konsumen ini. Pertama, meningkatkan kesadaran konsumen melalui skema pelabelan wajib atau sukarela, ada eco-labeling misalkan, 'oh iya ini nih, produk A ini, misalkan, produk susu ini ramah lingkungan'. Lalu misalkan melalui kampanye, melalui situs web, dan lain sebagainya. Kedua, memberikan penawaran menarik atas konsumsi produk-produk yang ramah lingkungan dan membatasi jangkauan produk yang tidak ramah lingkungan di pasar. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar produk ramah lingkungan, serta melarang produk yang tidak ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah kita bisa saja kan, ada yang namanya fabric procurement. Ada yang namanya sistem hijau untuk pengadaan barang publik. Sistem ini selain menguntungkan pemerintah sebagai organisasi publik juga bisa mengurangi dampak negatif dari aktivitas pembangunan yang dilaksanakan. Dan yang ketiga itu bisa dari sisi produksi. Caranya adalah merangsang adopsi produksi bersih. Keluaran lain selain barang, misalkan limbah itu bisa direduksi dengan cara apa? Teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan. Misalkan mesin-mesinnya yang bisa mereduksi limbah-limbahnya menjadi lebih sedikit, bisa dilakukan dengan berbagai instrumen ekonomi dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah sebagai policy maker untuk mempromosikan produksi yang lebih bersih. Misalkan instrumen pajak, itu dapat digunakan untuk menaikkan ongkos produksi produk berbahaya. Lalu kita juga kan sekarang mau 2023 kalau nggak salah pajak karbon, carbon tax.

T: Nah, tadi kan sektor listrik itu menjadi yang paling polutif ya, terus sekarang pemerintah gencar mendorong ekosistem kendaraan listrik, dengan harapan bisa menurunkan emisi karbon. Ada catatan tentang kebijakan ini?

J: Nah, kenapa Indonesia sekarang tuh banyak yang ingin berinvestasi di sektor kendaraan listrik? Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau yang namanya kendaraan listrik, biayanya hampir setengahnya itu karena baterai. Nah, baterai ini, bahan baku yang paling utama adalah nikel, lalu cobalt, dan mangan. Kita punya semua, hanya yang paling esensial dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik ini adalah nikel. Di satu sisi, pemerintah kan melalui kebijakan, kita sekarang dilarang untuk mengekspor biji nikel secara mentah. Harus ada smelter, biar nilai tambahnya ada. Di satu sisi, itu akan meningkatkan nilai tambah. Di sisi lain juga itu akan ada eksternalitasnya. Jadi limbahnya itu kan dibuang ke laut, kayak misalkan di Maluku dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan baru-baru ini akan ada berita bahwa pemerintah akan mensubsidi, kalau misalkan beli kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Tujuan utamanya adalah karena si mobil listrik ini kan tidak meng-generate emisi, tidak meng-generate polusi udara. Itu tujuan utamanya. Tapi, ada tapinya. Menurut berbagai studi, lalu yang saya lakukan juga dengan, ada yang dari ERIA, kita tidak akan bisa mengurangi polusi udara atau emisi udara dari sektor transportasi secara signifikan, kalau behavior-nya adalah ketika pembangkitan listrik atau bauran energi untuk membangkitkan listrik di Indonesia itu masih heavy to batubara. Nanti kan charging station-nya misalkan kayak SPBU, sekarang kita ganti dengan charging station untuk kendaraan listrik, si produksi untuk pembangkitan listriknya itu akan semakin lama semakin banyak. Nah, kalau misalkan kita masih rely on batubara, itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap penurunan polusi udara. Berbeda dengan kasus untuk Brasil. Brasil itu kalau misalkan mereka mengkonversi atau mengalihkan penggunaan kendaraan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, maka dia akan, atau memang sudah terjadi ya, Brasil ini sukses untuk menurunkan emisi secara signifikan karena apa? Pembangkitan listrik di Brasil, 80 persen-nya itu dari energi yang terbarukan, yang ramah lingkungan. Nah, kita belum sampai sana.

T: Dari paparan ini kan makin jelas bahwa aktivitas ekonomi punya plus dan minus. Misalnya ekstraksi sumber daya alam, seperti tambang, jelas menimbulkan biaya lingkungan yang tidak sedikit. Nah, apakah aktivitas ini harus dihentikan sama sekali atau bagaimana?

J: Ada dua pendapat ya. Yang pertama yang strong sustainability, itu sama sekali tidak membolehkan adanya penipisan dari sumber daya alam. Sementara yang weak sustainability itu membolehkan adanya penipisan sumber daya alam, ekstraksi sumber daya alam tapi harus bisa dikonversi si hasilnya tadi ke misalkan salah satunya pembangunan sumber daya manusia. Dan yang strong sustainability itu enggak mungkin, mungkin juga banyak yang kritik karena kan kita harus lanjut hidup, kehidupan manusia harus lanjut, bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, ekstraksi sumber daya alam tetap diperlukan. Tapi ekstraksi sumber daya alam itu juga harus dibarengi dengan konversinya, dari penerimaan dari ekstraksi tadi itu konversi untuk misalkan pembangunan sumber daya manusia. Apa yang dilakukan misalkan dulu kita kan eksportir minyak ya, dan sekarang justru net importir. Kita sudah keluar dari OPEC, dari negara anggota negara penghasil minyak. Kita tahu mungkin tahun 7 puluhan tahun 80-an banyak sekali guru-guru kita yang justru diimpor oleh Malaysia. Nah Malaysia juga sama, kan sebenarnya penghasil minyak juga, tapi mereka tabung itu, mereka konversi itu hasil dari minyak tadi ke pembangunan sumber daya manusianya dan sekarang justru kan kebalik, kita justru yang banyak sekolah ke sana.

  • biaya lingkungan
  • pencemaran udara
  • dampak polusi udara
  • dampak ekonomi
  • viktor pirmana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!