Konsolidasi Politik Pasca-Pemilu: Analisis Pertemuan Prabowo-Megawati

"Pak Prabowo tentu harus mendekati banyak pihak untuk benar-benar konsentrasi masyarakat kita itu pada perbaikan ekonomi,"

AUTHOR / Siska Mutakin

-

EDITOR / Muthia Kusuma

Kamis 10 April 2025 pukul 16.59 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengungkap analisisnya terkait latar belakang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke rumah Presiden ke-5 RI, sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

Menurut Ray Rangkuti, langkah Prabowo ini tidak terlepas dari kompleksitas tantangan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dia mengidentifikasi serangkaian persoalan signifikan yang melatarbelakangi upaya pendekatan Prabowo kepada tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Megawati.

"Sekarang ini kita dihadapkan dengan banyak peristiwa. Ada dolar yang makin melemah, IHSG yang sudah dua kali ditutup. Saat yang bersamaan ada ketidakpuasan yang luas di praktik efisiensi, lalu di praktik soal kepolisian, pemberantasan korupsi, sehingga ada tagar Indonesia gelap, belum lagi revisi Undang-Undang TNI yang diprotes sampai sekarang oleh masyarakat. Nah, jadi Pak Prabowo tentu harus mendekati banyak pihak untuk benar-benar konsentrasi masyarakat kita itu pada perbaikan ekonomi," ucap Ray Rangkuti kepada KBR, Rabu, (9/4/2025).

Baca juga:

• Usai Pertemuan Prabowo-Megawati, Elite Politik Soroti Persatuan Nasional

Ray Rangkuti juga menyoroti langkah Prabowo tidak terbatas pada Megawati, namun juga menyasar tokoh-tokoh lain yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat.

"Makanya kan selain Ibu Mega, Pak Prabowo juga mengundang atau menyebut akan berdialog juga dengan tokoh-tokoh lain seperti penggerak Indonesia gelap dan sebagainya," sambungnya.

Ray menduga tujuan utama dari pertemuan Prabowo adalah untuk mengajak Megawati turut serta dalam menjaga stabilitas nasional, dengan harapan agar PDI Perjuangan tidak memberikan kritik yang terlalu tajam terhadap isu-isu sensitif yang sedang berkembang.

Lebih lanjut, Ray Rangkuti menilai Prabowo mungkin tidak secara eksplisit mengajak PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi, namun lebih berupaya untuk mendapatkan dukungan moral dan politik dari Megawati.

"Target utamanya mungkin Pak Prabowo bukan menarik Ibu Mega masuk ke dalam, tetapi mengajak Ibu Mega untuk memikirkan hal-hal yang dianggap secara teknis dapat diperdebatkan," jelas Rangkuti.

Hal itu, menurut Ray, sangat penting bagi Prabowo untuk menghindari keributan politik yang dapat memperburuk situasi ekonomi dan berpotensi memicu krisis politik.

"Oleh karena itulah Pak Prabowo mendeteksi sejak dari awal. Oke deh, ada kesulitan, tapi jangan sampai keributan politik menambah kesulitan ini, bahkan dapat berujung pada krisis politik terhadap dirinya," tegas Rangkuti.

Dukungan Moral PDIP

Senada, Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad menilai Prabowo mengharapkan dukungan moral dan politik dari Megawati ketimbang tawaran koalisi.

"Saya tidak melihat adanya ajakan untuk harapan koalisi ya. Yang mereka harapkan adalah dukungan moral dan dukungan politik dari Bu Mega sebagai tokoh politisi senior, nasional, mantan presiden, dan ketua umum PDIP gitu ya. Yang untuk tetap terus mengawal pemerintahan Prabowo meskipun dari luar," ucap Nyarwi kepada KBR, Rabu, (10/4/2025).

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad menambahkan, pertemuan Prabowo-Megawati tersebut juga mengindikasikan persahabatan erat yang tak lekang oleh dinamika politik.

"Pertemuan Pak Prabowo atau ketika menemui bu Mega, itu ya mengindikasikan Bu Mega dan Pak Prabowo itu jelas-jelas masih sahabat dekat ya. Tidak terguncang, terpengaruh oleh dinamika dan situasi politik, apapun. Ya, itu satu," ucap Nyarwi kepada KBR, Rabu, (10/4/2025).

Nyarwi juga melihat pertemuan ini sebagai interaksi antara politisi serta wujud penghormatan Prabowo terhadap Soekarno. 

"Itu juga pertemuan politisi yang lebih junior lah ya kepada politisi yang lebih senior. Bu Mega itu presiden kelima. Pak Prabowo presiden kedelapan. Terus kita kan tahu ya Pak Prabowo ini pengagum Bung Karno juga. Saya kira itu juga bentuk penghormatan kepada keluarga Soekarno yang punya kontribusi terhadap Republik ya. Sebagai proklamator dan lain-lain.” imbuhnya.

Alasan Kecil Kemungkinan PDIP Masuk Koalisi

Nyarwi Ahmad menilai kecil kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet Prabowo dalam waktu dekat.

“Nah, dalam frame itu indikasi PDIP merapatkan kekuasaan dalam artian ya misalnya masuk kabinet gitu ya. Ada menteri. Saya kira itu masih sangat jauh. Karena saya lihat juga PDIP ini juga masih dalam konteks pemerintahan, masih nyaman di luar pemerintahan Prabowo. Yang itu saya kira juga punya posisi yang taktis dan strategis juga. Ya, tetap berada di luar gitu ya. Bisa jadi mengkritisi tetapi juga bisa jadi mendukung," jelasnya.

Nyarwi mencontohkan dukungan PDIP terhadap RUU TNI sebagai sinyal potensi kerja sama, meski tanpa ikatan formal dalam pemerintahan.

“Contoh misalnya ketika RUU TNI kemarin ketika mereka punya pandangan yang nggak terlalu berjauhan maka agenda-agenda disitu kan nampak didukung gitu ya. Pemerintahan Prabowo didukung di situ. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain saya kira," tambahnya.

Lebih lanjut, Nyarwi menekankan Prabowo memahami pentingnya oposisi dalam sistem demokrasi.

“Jadi kalau merapat dalam arti bergabung dalam pemerintahan Prabowo saya kira itu masih sangat jauh. Dan lagian juga Prabowo paham soal demokrasi, sama persis dengan komitmen Bu Mega dan PDIP terhadap demokrasi. Jadi demokrasi itu kan harus ada pihak-pihak yang ada dalam pemerintahan mengelola eksekutif ada juga yang mereka di luar eksekutif yang tetap bisa menyuarakan kalau kritik itu diperlukan gitu ya," ucapnya.

Oposisi Jadi Sikap PDIP Sejak Rakornas

Dari kubu PDIP, Juru Bicara Mohamad Guntur Romli menegaskan, kedua tokoh itu berkomitmen terus menjalin komunikasi dan kerja sama ke depan.

"Beliau (Megawati) merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo meski posisi politik PDIP saat ini masih berada di luar pemerintahan," ucap Mohamad Guntur Romli dalam keterangan persnya, Rabu, (9/4/2025).

Sebelumnya, Guntur Romli menegaskan, keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan merupakan rekomendasi Rakernas Mei tahun lalu.

“Tetap menjaga check and balance, menjaga mekanisme kontrol. Itu merupakan rekomendasi Rakernas ke-5 Mei 2024,” ucap Romli kepada KBR, Rabu (2/4/2025).

Arti Dukungan PDIP Bagi Gerindra

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur atas dukungan PDI-P terhadap pemerintahannya. Hal tersebut ia ungkapkan menyusul pertemuan Prabowo-Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025).

Muzani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Megawati menyampaikan kesediaan PDI-P untuk mendukung pemerintahan Prabowo, yang resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Namun, dukungan itu diberikan tanpa masuk ke dalam struktur koalisi pemerintahan.

"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi." ucap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Rabu, (9/4/2025)," ujar Muzani,

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati dilakukan dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam suasana yang penuh kehangatan tersebut, turut dibahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi global yang tengah dihadapi Indonesia.

Dasco menjelaskan Megawati berbagi pandangan dan pengalamannya dalam mengelola krisis saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.

"Salah satu topik pembicaraan adalah bagaimana menghadapi situasi global. Ibu Megawati juga berbagi pengalaman ketika beliau menghadapi tantangan ekonomi dan politik semasa kepemimpinannya," ungkap Dasco.