Kenaikan UMP 2024 Kecil, Ekonom Sarankan Pemerintah Perkuat Bansos

Pemberian perlinsos bisa membantu memperkuat daya beli buruh yang berpenghasilan menengah ke bawah.

KBR, Jakarta - Kalangan ekonom mengusulkan pemerintah mengoptimalkan bantuan perlindungan sosial (perlinsos) untuk para buruh usai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) relatif kecil.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal mengatakan, pemberian perlinsos bisa membantu memperkuat daya beli buruh yang berpenghasilan menengah ke bawah.

"Dari sisi buruh yang perlu dipastikan oleh pemerintah adalah bahwa berbagai program dari mulai dari BLT, BPNT, kartu pendidikan, kartu sehat, kartu cerdas, dan lain-lain. Itu dipastikan untuk tersalurkan kepada buruh masalahnya. Kan selama ini program-program ketidaktepatan sasarannya tuh tinggi. Nah itu yang perlu diperbaiki," kata Faisal kepada KBR, Selasa (21/11/2023).

Pemerintah daerah provinsi telah menetapkan UMP 2024. Kenaikan UMP jauh di bawah tuntutan buruh sebesar 15 persen.

Di Jakarta, UMP tahun 2024 hanya naik 3,6 persen atau Rp165.583 dari upah minimum tahun ini. Sehingga upah minimum tahun depan sebesar Rp5.067.381. Kenaikan dengan persentase tertinggi adalah Maluku Utara sebesar 7,5 persen.

Kenaikan UMP dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Pengupahan.

Baca juga:

• UMP DKI Jakarta 2024 Diklaim Gunakan Indeks Tertinggi Penghitungan Upah
• Tuntut UMP Naik 15 Persen, Buruh Ancam Demo Hingga Tahun Depan

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, rata-rata kenaikan UMP 2024 di setiap daerah masih sangat rendah.

Padahal jika melihat tingginya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, minimum upah ideal adalah 10 persen.

"Ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memandang bahwa upah ini sebagai salah satu stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga. Karena kalau upahnya yang rendah, belanja masyarakat khususnya menengah bawah pun juga akan tertahan. Padahal konsumsi rumah tangga ini memiliki porsi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi kan, jadi harus dijaga," kata Bhima kepada KBR, Selasa (21/11/2023).

Editor: Wahyu S.