Kecewa Mandatory Spending Dihapus, Demokrat & PKS Tolak Pengesahan RUU Kesehatan

Ditiadakannya alokasi wajib anggaran (mandatory spending) kesehatan dalam RUU Kesehatan dianggap sebagai kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

KBR, Jakarta - Dua fraksi di DPR yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan penolakan terhadap pengesahan RUU Kesehatan.

Pengesahan RUU Kesehatan dilakukan di rapat paripurna DPR, Selasa (11/7/2023). Sementara itu, enam fraksi lain yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN dan PPP menerima RUU itu. Satu fraksi yaitu Nasdem menerima dengan catatan.

Anggota Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengatakan RUU Kesehatan harus dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan pemerataan kesehatan, pembiayaan yang berkeadilan, serta menjamin setiap warga negara memperoleh akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tanpa pengecualian.

"Namun demikian dalam proses pembahasan RUU kesehatan kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Kesehatan ini," kata Dede Yusuf saat menyampaikan pendapat fraksi, Selasa (11/7/2023).

Baca juga:

• Tunda Pengesahan RUU Kesehatan
• Menkes: RUU Kesehatan untuk Penuhi Hak Masyarakat Atas Akses dan Kualitas Layanan

Politikus Demokrat Dede Yusuf mengatakan, beberapa catatan dalam RUU Kesehatan ini, antara lain soal anggaran.

Menurut Dede Yusuf, kebijakan prokesehatan telah menetapkan minimal 5 persen dari APBN yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

"Untuk hal tersebut fraksi Partai Demokrat mengusulkan dalam Panja dan memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan atau mandatory spending di luar gaji dan penerima bantuan iuran. Namun tidak disetujui dan pemerintah justru memilih mandatory spending kesehatan dihapuskan,” katanya.

Menurut Dede, belanja wajib atau mandatory spending masih diperlukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, perwakilan Fraksi PKS Netty Prasetyani mengatakan penyusunan RUU Kesehatan dengan metode omnibus law harus dilakukan secara menyeluruh, teliti dan melibatkan pemangku kepentingan terkait (meaningful participation).

"Proses penyusunan UU ini bentuk preseden yang kurang baik bagi proses legislasi ke depan. Karena pembahasan yang terkesan tergesa-gesa juga mengakibatkan tidak tercapainya meaningful participation," kata Netty dalam pernyataan fraksi.

Menurutnya, ditiadakannya alokasi wajib anggaran (mandatory spending) kesehatan dalam RUU Kesehatan merupakan kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca juga:

• DPR: RUU Kesehatan Tidak Akan Hapus Organisasi Profesi
• RUU Kesehatan Jadi Momentum Tekan Prevalensi Perokok Anak

Editor: Agus Luqman