Karhutla, Kendala Pemadaman, dan Asap Lintas Batas

KLHK sempat membantah asap kebakaran hutan melintas hingga ke Malaysia

KBR, Jakarta- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi sejumlah daerah selama dua bulan terakhir. Diantaranya, di sebagian wilayah Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

Menurut data BNPB pada minggu keempat September 2023, ada 9.100 titik api yang terekam di wilayah Kalteng. Pada minggu berikutnya jumlahnya meningkat menjadi 26.000 titik. Sementara di Sumatra Selatan, ada kenaikan jumlah hotspot dari 4.500 titik menjadi 17 ribuan titik.

Asap kebakaran hutan di Indonesia berembus hingga ke negara tetangga, Malaysia. Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Perubahan Iklim (NRECC) Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad telah mengirim surat soal penanganan asap lintas batas ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (LHK) Siti Nurbaya.

"Surat sudah kami kirimkan secara langsung kita kirim ke Kedutaan dan kita akan menunggu respons dari mereka," kata Nazmi dikutip dari kanal YouTube The Star pada Rabu, (5/10/2023).

Membantah

Awal bulan ini, KLHK sempat membantah asap kebakaran hutan melintas hingga ke Malaysia. Mengutip situs ppid.menlhk.go.id, bantahan disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya, berpatokan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta data Pusat Meteorologi ASEAN (ASMC), periode akhir September 2023.

Berdasarkan catatan KLHK, ada sejumlah faktor penyebab kebakaran yang kini melanda sejumlah daerah. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri menyebut, salah satunya ialah musim kemarau berkepanjangan. Thomas juga menjelaskan soal kendala penanganan karhutla. Antara lain, kurangnya ketersediaan air.

“Kita sekarang masuk di masa El Nino di mana tingkat temperatur yang tinggi kemudian ketersediaan bio massa atau bahan bakaran di areal kawasan itu tinggi dan permukaan air tanah menurun khususnya di Gambut juga sehingga memang kerentanan kebakaran itu bisa saja terjadi oleh hal-hal yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak produktif,” ucap Thomas kepada KBR, Senin, (2/10/2023).

Berdasarkan data KLHK, per 2 Oktober 2023, terdapat 203 perusahaan telah diperingatkan, dan 20 perusahaan disegel karena kebakaran. Dari puluhan perusahaan itu terdapat anak perusahaan Malaysia.

Keterbatasan Air

Kabupaten Kampar, Riau, adalah salah satu daerah yang kini mengalami karhutla. Di sana, tim pemadam juga mengalami kendala pemadaman. Semisal, keterbatasan air.

Komandan Manggala Agni, Muhammad Jamil meminta, para pemilik lahan dan warga yang berdomisili di sekitar lokasi, membantu memadamkan api.

"Kesulitan yaitu akses jalannya harus menempuh dengan mobil di sana dan berhenti. Dan harus menyuplai barang-barang peralatan kami dengan menggunakan motor. Satu lagi kesulitan yaitu air," kata dia dikutip dari Riau TV, Senin, (2/10/23).

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau menunjukkan, luas areal yang terbakar sudah lebih dari 550 hektare. Kabupaten Batanghari menjadi daerah dengan karhutla terbesar yakni 440 hektare. Sedangkan sisanya terjadi di Kota Jambi.

TMC

Kini sejumlah upaya dilakukan untuk pemadaman, semisal dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Ada enam provinsi prioritas pelaksanaan TMC, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Di Sumatra Selatan, modifikasi cuaca akan dilakukan sejak 30 September hingga 6 Oktober mendatang. Sedangkan di Jambi, sudah dilakukan pertengahan Agustus. Berikut keterangan Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari, awal bulan ini.

“Bagaimanapun efektivitasnya bergantung pada ketersediaan awan hujan tadi. Tetapi kita menerima informasi dari BMKG bahwa untuk satu minggu ke depan ada beberapa lokasi dan waktu yang memungkinkan kita untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Nah ini akan kita optimalkan supaya eskalasi dari daerah terdampak ini bisa kita minimumkan,” ucap Abdul kepada KBR, Senin, (2/10/2023).

Juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan, ada 35 helikopter disiagakan untuk keperluan pengeboman air dan patroli udara.

Peran Pemda

Upaya penanganan karhutla oleh pemerintah mendapat catatan dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI.

Menurut Ketua MPBI Dicky Pelupessy, pemerintah daerah seharusnya jadi ujung tombak percepatan penanganan karhutla. Namun, ia melihat kemauan politik pemda sangat rendah dalam upaya mengurangi risiko bencana. Akibatnya, karhutla dan bencana kabut asap selalu berulang.

"Karena mereka yang berhadapan dan mereka yang kemudian ketemu dengan, apinya seberapa besar. Dan mereka harus kemudian mengerahkan dirinya untuk bisa memadamkan ini. Pemerintah setempat, pemerintah daerah harus habis-habisan mengerahkan sumber daya mereka," kata Dicky kepada KBR, Senin, (2/10/23).

Ketua MPBI Dicky Pelupessy mendorong pemda bergerak cepat, agar kobaran api tidak makin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemda juga didesak membentuk peraturan daerah tentang pengurangan risiko bencana.

“Saya khawatir kalau pemerintah daerah tidak habis-habisan, ya, masa kehidupan masyarakat terganggu dan kemudian harus merasa tidak mampu baru nanti masalah ini akan kemudian akhirnya bisa ditangani, ditanggulangi, bisa dipercepat,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemerintah Lamban Mengatasi Karhutla?

Editor: Sindu