Jokowi Siapkan Keppres Pengunduran Diri Mahfud MD

Jokowi malah membiarkan ada menterinya yang tak netral.

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian Mahfud MD sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers usai Pembukaan Kongres GP Ansor 2024 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hari ini.

"Ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya, dan pagi hari ini, pagi hari ini, keppres kita siapkan," kata Jokowi di Jakarta, Jumat, (2/2/2024).

Jokowi belum menentukan kandidat menko polhukam untuk menggantikan Mahfud.

"Belum (ada pengganti), kan masih kemarin sore. Beri waktu sehari, dua hari, tiga harilah," katanya.

Mahfud Mundur

Sebelumnya, Mahfud MD mengundurkan diri sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menko polhukam). Surat pengunduran itu diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, (1/2/2024).

"Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai menko polhukam, intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Dan, isi surat itu singkat hanya berisi tiga hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober 2019, melantik saya sebagai menko polhukam," ujar Mahfud kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Mahfud mengatakan, dirinya bersama Presiden Jokowi berbincang dan saling menghormati, terkait pengunduran dirinya sebagai menko polhukam.

Apresiasi

Direktur LSM Imparsial, Gufron Mabruri menilai pengunduran diri Mahfud MD sebagai menteri bidang politik, hukum, keamanan (menko polhukam) perlu diapresiasi.

Menurut dia, meski dalam aturan dibolehkan menteri yang menjadi kontestan pemilu untuk tidak melepas jabatan, namun dengan pengunduran diri, publik memiliki kepastian bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, sesuatu yang positif, dan saya kira calon yang lain kayak Prabowo, Gibran, seharusnya melakukan langkah yang sama. Meskipun secara aturan yang dibuat pemerintah, enggak harus mundur, tapi ini soal etik, soal moral, moralitas politik yang harus dijaga,” ucap Gufron kepada KBR, Kamis, (1/2/2024).

Gufron menambahkan Presiden Jokowi mestinya bisa tegas agar para menteri di bawah kepemimpinannya bisa netral, sebab menjadi tugas kepala negara memastikan Pemilu 2024 berjalan demokratis, serta tak ada kontestan yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politis.

Pembiaran

Namun menurut dia, Jokowi malah membiarkan ada menterinya yang tak netral. Terlebih ketika Jokowi menambah runyam situasi saat melontarkan pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye.

Sebagian publik bespekulasi dukungan Jokowi diarahkan ke pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Gibran adalah putra sulung Jokowi yang kini masih menjabat wali kota Solo.

“Saya kira secara politik, sikap dan langkah politiknya sudah salah sejak awal, tidak mengambil langkah yang tegas untuk memastikan soal etika, moral politik dijaga dalam pemilu hari ini,” jelasnya.

Baca juga:

• Imparsial Apresiasi Mahfud Mundur, Prabowo dan Gibran?

Editor: Sindu