NASIONAL

Imparsial Apresiasi Mahfud Mundur, Prabowo dan Gibran?

Jokowi malah membiarkan ada menterinya yang tak netral.

AUTHOR / Ardhi Ridwansyah, Hoirunnisa

Imparsial Apresiasi Mahfud Mundur, Prabowo dan Gibran?
Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming usai debat cawapres. Foto: Antara

KBR, Jakarta– Direktur LSM Imparsial, Gufron Mabruri menilai pengunduran diri Mahfud MD sebagai menteri bidang politik, hukum, keamanan (menko polhukam) perlu diapresiasi.

Menurut dia, meski dalam aturan dibolehkan menteri yang menjadi kontestan pemilu untuk tidak melepas jabatan, namun dengan pengunduran diri, publik memiliki kepastian bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, sesuatu yang positif dan saya kira calon yang lain kayak Prabowo, Gibran, seharusnya melakukan langkah yang sama. Meskipun secara aturan yang dibuat pemerintah, enggak harus mundur, tapi ini soal etik, soal moral, moralitas politik yang harus dijaga,” ucap Gufron kepada KBR, Kamis, (1/2/2024).

Gufron menambahkan Presiden Jokowi mestinya bisa tegas agar para menteri di bawah kepemimpinannya bisa netral, sebab menjadi tugas kepala negara memastikan Pemilu 2024 berjalan demokratis, serta tak ada kontestan yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politis.

Namun menurut dia, Jokowi malah membiarkan ada menterinya yang tak netral. Terlebih ketika Jokowi menambah runyam situasi saat melontarkan pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye.

Publik pun bespekulasi bahwa dukungan Jokowi diarahkan ke pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Gibran adalah putra sulung Jokowi yang kini masih menjabat wali kota Solo.

“Saya kira secara politik, sikap dan langkah politiknya sudah salah sejak awal, tidak mengambil langkah yang tegas untuk memastikan soal etika, moral politik dijaga dalam pemilu hari ini,” jelasnya.

Mahfud Mundur sebagai Menkopolhukam

Sebelumnya, Mahfud MD mengundurkan diri sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menko polhukam). Surat pengunduran itu diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, (1/2/2024).

"Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai menko polhukam, intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Dan, isi surat itu singkat hanya berisi tiga hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada presiden Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober 2019, melantik saya sebagai menkopolhukam," ujar Mahfud kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud kemudian menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat. Mahfud menyatakan, pengganti menko berikutnya akan ditentukan presiden, karena itu sepenuhnya hak prerogatif.

Baca juga:

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!