Jokowi Memerintahkan Segera Belanja untuk Memaksimalkan Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen dan pemerintah daerah sebesar 64 persen.

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya segera merealisasikan anggaran yang telah disiapkan. Itu disampaikan Jokowi, karena menjelang akhir 2023, realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen, dan pemerintah daerah sebesar 64 persen.

"Ini sudah tinggal 3 minggu, masih 64 sama 74 realisasinya. Artinya dalam 3 (minggu) ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin. Awal tahun," kata Jokowi pada acara Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (29/11/23).

Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment atau penyesuaian otomatis. Presiden mengingatkan anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil dan menciptakan manfaat maksimal bagi rakyat.

Selanjutnya, presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden menyebut, hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan lebih selaras.

"Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmoniasasi biar in line semuanya," kata Jokowi.

Lebih lanjut, presiden menginstruksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan. Ia juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan iklim investasi tetap terjaga.

"2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini, sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang," tambahnya.

APBN 2024

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, asumsi dari indikator ekonomi 2024 masih akan dipengaruhi perkembangan perekonomian global. Kata dia, untuk menjaga ekonomi nasional pemerintah juga mesti menjaga kesehatan APBN.

Nantinya, APBN 2024 akan mengakselerasi pertumbuhan dengan mewaspadai ketidakpastian global.

"Untuk tahun 2024 target pendapatan negara ditetapkan Rp2.802,3 triliun. Hal ini akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global," kata Sri di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (29/11/2023).

Menkeu Sri Mulyani menyebut, sektor perpajakan juga akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik. Semisal melalui pelaksanaan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan pemberian insentif perpajakan yang akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur.

"Basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan, tingkat kepatuhan pajak akan terus diperbaiki, optimalisasi dari penerimaan negara bukan pajak akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik juga kelestarian lingkungan. Karena penerimaan negara bukan pajak juga berasal cukup besar dari sumber daya alam," katanya.

Baca juga:

• Penyerapan Dana Dekonsentrasi Rendah, Bapanas Ancam Realokasi

Editor: Sindu