Impor, Jalan Pintas Pemerintah Memenuhi Stok Kedelai

Impor kedelai merupakan jalan pintas memenuhi stok nasional.

KBR, Jakarta- Komoditas kedelai langka sejak dua bulan lalu. Saat ini stok kedelai perlahan mulai terpenuhi, namun belum sepenuhnya normal. Menurut Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin, krisis kedelai kerap berulang. Bahkan sejumlah anggota Gakoptindo terutama industri rumahan sempat menghentikan produksi.

"Jadi, memang itu mulai akhir Desember kemarin awal Januari itu mulai masuk baru satu kapal 60 ribu ton. Nah, Januari ini baru mau masuk lagi satu kapal. Dan kebutuhan kita satu bulan itu kira-kira 4 kapal. Nah, sehingga yang kemarin itu bulan Desember terjadi kelangkaan, sekarang ini tidak terjadi lagi. Sudah mulai terpenuhi walaupun belum full belum penuh sesuai permintaan," kata Aip kepada KBR, Kamis, (11/1/2024).

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin menambahkan, kebutuhan nasional kedelai per bulan sekitar 250 ribu ton, atau 3 juta ton per tahun. Dari total kebutuhan itu, 2,6 sampai 2,7 juta ton dipenuhi pemerintah dari impor.

Sisanya, 10 persen lagi atau sekitar 300 ribu ton dipenuhi dari produksi kedelai lokal. Untuk itu, Aip meminta pemerintah memperbaiki tata kelola kedelai. Antara lain, dengan memenuhi cadangan stok di Oktober dan November setiap tahunnya.

Membantah

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah terjadi kelangkaan kedelai di pasaran. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, stok kedelai tetap tersedia, hanya saja terjadi keterlambatan pengiriman kedelai impor imbas dari faktor keamanan di Laut Merah.

Beberapa kali terjadi kontak senjata antara Angkatan Laut Amerika dengan kelompok pemberontak Houthi Yaman, membuat distributor kedelai impor menghindari jalur Terusan Suez.

"Kedelai sudah mulai masuk dari akhir Desember, secara berkala akan masuk di bulan Januari ini. Harganya di luar juga sepertinya sudah di bawah Rp10.000 per kilonya," kata Arief kepada KBR, Kamis, (11/1/2024).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjanjikan, dalam waktu dekat harga kedelai akan kembali turun dan kembali normal, seiring datangnya kedelai impor secara berkala ke tanah air. 

Merujuk data panel harga pangan milik Bapanas kemarin, harga kedelai biji kering impor naik 0,97 persen atau menjadi 13.540 per kilogram.

Jalan Pintas

Di lain pihak, sebagian kalangan parlemen menilai, kebijakan impor kedelai merupakan jalan pintas memenuhi stok nasional. Anggota Komisi bidang Pertanian DPR Johan Rosihan menyebut, kebijakan impor kedelai berdampak tidak baik secara jangka panjang.

"Iya, itu kan jalan pintas gitu ya, itu orang malas mikir menurut saya. Makanya saran saya ya pemerintah mau tidak mau harus berani keluar dari jalan pintas impor ini dengan kita melakukan peningkatan produksi. Nah, baru kita bisa meningkatkan produksi itu kalau ada peningkatan anggaran, khususnya kedelai gitu, ya. Keluar dari persoalan ini tingkatkan produksi, stabilkan harga. Tumbuhkan kembali gairah-gairah petani agar kemudian mau menanam kedelai dengan cara itu. Beri kepastian harga dan beri subsidi," ujar Johan, kepada KBR, Kamis, (11/1/2024).

Anggota Komisi bidang Pertanian DPR Johan Rosihan juga mengatakan, ketergantungan pasokan kedelai impor menjadi kelemahan Indonesia sebagai negara agraris. Sekaligus, ini juga menjadi bukti gagalnya pemerintah mengantisipasi krisis kedelai yang rutin berulang.

Evaluasi

Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan dan tata kelola kedelai. Menurutnya, stok nasional kedelai yang sering kekurangan adalah bentuk ketidak-seriusan pemerintah mengantisipasinya jauh-jauh hari.

"Jadi, pemerintah saya kira perlu melakukan evaluasi serius. Kalau memang serius melakukan mentargetkan kedelai itu sebagai bagian yang ingin dikejar swasembada serius dong gitu. Kebijakannya dibuat yang komprehensif, kebijakannya enggak bisa parsial, nggak bisa setengah-setengah. Nah, yang sekarang ini itu kebijakannya relatif tidak memungkinkan untuk memberi insentif mendorong kepada petani untuk melakukan budidaya kedelai," ujar Khudori, kepada KBR, Kamis (11/1/2024).

Pengamat pertanian Khudori mengingatkan kebijakan impor kedelai tidak boleh selalu dijadikan jalan pintas dan solusi jangka pendek. Sebab, kebiasaan impor hanya akan berdampak buruk pada semua pihak dalam upaya meningkatkan produksi kedelai nasional.

Baca juga:

• Percepat Swasembada Kedelai, Pemkab Rembang Beri Insentif Petani
• 9 Tahun Jokowi, Kondisi Pangan Dinilai Memburuk

Editor: Sindu