Cita-cita Pak Jokowi ketika di awal pemerintahan mau hapus impor, mau swasembada padi, jagung, kedelai yang semuanya tidak berhasil kan.
Penulis: Ardhi Ridwansyah, Hoirunnisa
Editor:
KBR, Jakarta – Kondisi pertanian dan pangan dinilai memburuk selama sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik itu disampaikan Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa.
Menurut dia, nilai impor pangan melonjak selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Kata dia, di tahun 2013 impor komoditas pertanian pangan sebesar 10,1 miliar US Dollar (setara Rp160 triliun). Namun di tahun 2022 melonjak 18,6 miliar US Dollar (setara Rp295 triliun).
Komoditas pangan yang paling banyak diimpor adalah gandum, kedelai, dan gula.
“Langkah yang diambil adalah langkah yang instan dengan cara impor. Ini sangat berbeda dengan cita-cita Pak Jokowi ketika di awal pemerintahan mau hapus impor, mau swasembada padi, jagung, kedelai yang semuanya tidak berhasil kan. Bahkan di tahun 2017 mau swasembada bawang putih melalui wajib tanam, ternyata malah impor bawang putih melonjak dari sekitar 450 ribu ton sekarang ini 600 ribu ton. Jadi tidak satu pun dari program-program yang sudah dijalankan pemerintah itu berhasil,” ucap Andreas kepada KBR, Selasa (24/10/2023).
Andreas juga menyoroti menurunnya produksi padi 0,23 persen per tahun. Dia memperkirakan tahun ini produksi padi juga turun 5 persen.
Baca juga:
- Mendagri: RI Harusnya Bisa Swasembada Tanpa Impor Beras
- Jokowi Menyebut Produksi Beras Nasional Menurun
Kata Andreas, faktor yang menjadi penyebab buruknya kondisi pangan adalah kebijakan pemerintah yang terlalu berpihak kepada konsumen. Menurut dia, pemerintah kerap mengambil jalan instan untuk menstabilkan harga dengan melakukan impor. Apalagi harga produk impor lebih murah ketimbang produksi domestik.
Menurut dia, pemerintah mestinya adil dalam menerapkan kebijakan pangan. Petani sebagai produsen komoditas pangan juga perlu diperhatikan kesejahteraannya.
“Kalau petani lebih sejahtera, mereka akan bersemangat menanam. Maka otomatis produksi pangan kita perlahan-lahan meningkat. Kalau produksi perlahan-lahan meningkat, otomatis impor perlahan-lahan bisa kita turunkan, itu kuncinya. Jadi perlu orientasi politik ekonomi pangan dari politik ekonomi pangan yang terlalu berat ke konsumen menjadi lebih adil bagi produsen,” ujar Andreas.
KSP Klaim Pertanian Membaik
Kantor Staf Presiden (KSP) mengeklaim capaian kinerja pemerintah di sektor pertanian baik. Menurut Kepala KSP Moeldoko, capaian baik itu diimbanginya dengan pembangunan infrastuktur di sektor pertanian maupun sektor lain.
"Pembangunan infrastruktur di sektor pertanian sangat luar biasa. Di mana kondisi luas lahan bagus menyusut dengan sangat kuat, drastis kalau tidak ada imbangan di sektor lain. Tidak ada pembangunan bendungan, tidak ada pembangunan embung, tidak ada pembangunan irigasi, maka itu produktivitas kita akan menyusut, menyusut, menyusut. Tetapi dengan imbangan adanya berbagai pembangunan infrastruktur sektor pertanian, maka bertumbuhlah yang tadinya daerah-daerah yang kering bisa bertumbuh," ujar Moeldoko dalam saat peluncuran capaian kinerja 4 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Selasa (24/10/2023).
Moeldoko menambahkan, upaya swasembada pangan telah dilakukan sesuai peta jalan.
"Untuk itu kita mesti mapping dulu maka daerah-daerah yang perlu mendapatkan irigasi yang meningkat semakin baik. Sehingga yang tadinya tanah itu sesungguhnya produktif, tetapi karena kekurangan air maka tidak bisa menghasilkan untuk pangan," kata Moeldoko.
Editor: Wahyu S.
