Dengarkan

KBR, Jakarta- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memasuki usia ke-79 tahun. Dengan mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengklaim keberpihakan institusi terhadap rakyat.

Namun di tengah kemeriahan, sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana cita-cita tersebut benar-benar terwujud, terlebih ketika kekerasan oleh aparat, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta praktik korupsi dan cawe-cawe politik masih membayangi institusi penegak hukum tersebut. 

Cita-cita reformasi Polri dianggap masih jauh panggang dari api oleh kalangan koalisi masyarakat sipil.

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hans Giovanni Yosua, menyampaikan laporan terkait catatan ratusan peristiwa kekerasan oleh anggota Polri dalam setahun terakhir.

“Dalam jangka waktu satu tahun sejak Juli 2024 sampai Juni 2025, pemantauan yang kami lakukan menemukan ada setidaknya 38 peristiwa penyiksaan. Dengan 86 korban, 10 di antaranya meninggal dunia dan 76 terluka. Lalu ada 37 peristiwa extrajudicial killing, 42 peristiwa pembubaran paksa aksi massa. Total ada 89 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil,” ungkap Hans dalam siaran Ruang Publik KBR, Rabu (2/7/2025).

Menurutnya, kekerasan ini bisa dipicu oleh faktor individual maupun struktural.

“Bisa jadi ada perintah atasan atau mungkin institusi yang tidak memberikan sanksi atau pengawasan yang kurang,” tambahnya.

Tanggapan Kompolnas

Menanggapi temuan tersebut, Komisioner Kompolnas RI Supardi Hamid mengakui bahwa berbagai bentuk kekerasan memang masih terjadi, namun menekankan untuk membedakan konteksnya.

“Kekerasan yang tak terpindahkan itu masih bisa kita toleransi. Tapi apabila kekerasan itu eksesif, ini yang kemudian kita dorong untuk terus dibenahi dan diperbaiki,” ujar Supardi dalam siaran Ruang Publik KBR, Rabu (2/7/2025).

Ia mengungkapkan bahwa evaluasi internal Polri telah dilakukan, termasuk penarikan senjata api dari personel dan pengetatan prosedur penggunaannya.

Supardi juga menekankan pentingnya keterbukaan Polri terhadap kritik publik.

“Kritik bagi Polri itu adalah energi, publik juga ikut mengawasi polisi. Karena Polri ini milik kita semua,” ujarnya.

Visi Polri Belum Sepenuhnya Terwujud

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, menyebut bahwa visi “Polri untuk Masyarakat" belum sepenuhnya tercermin dalam realitas.

“Namanya juga cita-cita ya, karena Polri itu kan sipil setelah dipisahkan dari militer. DNA-nya sipil, atasannya hukum,” kata Nasir.

Ia juga mengibaratkan hubungan antara polisi dan masyarakat seperti ikan dan air. Terkait sanksi bagi pelanggar, Nasir menilai ada perbaikan, meski belum ideal. 

“Upaya itu sebenarnya secara internal yang kami lihat. Yang kami dengar itu sudah cukup baik memberikan efek jera kepada anggota Polri yang melakukan kesalahan, ya terutama kesalahan-kesalahan berat,” kata Nasir.

Namun, Nasir juga menyoroti fungsi tertentu di tubuh Polri yang rawan disalahgunakan.

“Mohon maaf ini kadang-kadang ada kesan di tengah masyarakat bahwa khusus itu dalam kata kutip kasnya pimpinan. Nah ini kan image jelek yang harus ditepis, yang harus dibuktikan oleh kepolisian bahwa itu tidak benar. Bahwa ada unit-unit tertentu yang katanya dijadikan kas untuk pimpinan,” tutur Nasir.

Nasir menambahkan bahwa negara juga harus memberikan perhatian yang serius terhadap institusi ini.

“Termasuk kesejahteraan dan menjauhkan mereka dari tarik-menarik politik kekuasaan,” jelasnya.

Polri yang Berperspektif HAM

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hans Giovanni Yosua juga menekankan pentingnya implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tugas kepolisian.

“Aturan mainnya sebenarnya sudah ada, tapi implementasinya di lapangan yang masih bermasalah,” ujarnya.

Hans juga menggarisbawahi bahwa pengawasan dari atasan, pendidikan internal Polri, serta penegakan sanksi adalah tiga aspek utama yang harus dibenahi agar reformasi Polri benar-benar berjalan.

Dia juga berharap agar reformasi Polri tak berhenti di tataran simbolik.

“Slogan-slogan itu jangan berhenti sebagai slogan saja, harus diwujudkan melalui perubahan institusional, kultural, dan struktural,” tegasnya.

Apa Pesan Kapolri?

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kritik dan saran menjadi energi bagi Polri untuk tumbuh dan berbenah menjadi lebih baik.

Dalam HUT Ke-79 Bhayangkara di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa, Kapolri mengaku bahwa Polri belum sepenuhnya sempurna. Dirinya memahami atas kritik dan saran yang disampaikan masyarakat.

Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan energi bagi Polri untuk tumbuh menjadi lebih baik dan melakukan pembenahan.

“Kami berkomitmen untuk selalu berpegang pada keyakinan bahwa setiap kritik dan saran dari masyarakat adalah wujud dukungan dan energi bagi kami agar terus tumbuh, beradaptasi, serta melakukan pembenahan yang berkelanjutan,” katanya, dikutip dari ANTARA.

Pembenahan berkelanjutan itu, lanjut Kapolri, demi mewujudkan satu tujuan mulia, yaitu menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.

Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan bahwa perjuangan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan.

Namun, dirinya meyakini bahwa visi tersebut dapat dicapai dengan kolaborasi semua pihak.

“Kami yakin sepenuhnya bahwa cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas seluruh komponen bangsa,” ujarnya.

Adapun Polri telah turut serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, antara lain melalui program ketahanan pangan dan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Harapan Presiden Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap tangguh dan tidak boleh dirusak oleh pihak manapun.

Hal itu disampaikannya saat memimpin langsung upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“Saya berharap, kepolisian sekarang ini akan sungguh-sungguh tangguh, kuat, jangan mau dirusak oleh siapapun," katanya.

Pesan itu disampaikan Kepala Negara sebab Indonesia adalah bangsa yang kaya, sehingga wajar jika kerap menghadapi berbagai gangguan dari pihak-pihak luar.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa sebagai garda terdepan keamanan, Polri akan selalu menjadi sasaran upaya pelemahan dan perusakan, baik secara fisik maupun moral.

"Mereka akan berusaha melemahkan jiwa pengabdian kalian. Jangan mau dirusak oleh siapapun! Bangsa kita kaya, dan karena itulah kita selalu diganggu. Tapi Indonesia tidak boleh ditindas, tidak boleh jadi bangsa yang lemah,” katanya.

Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR

Baca juga:

- Gandeng Polri, Badan Perfilman Indonesia Blunder?