Heru Budi Tepis Pemberhentian Sepihak Guru Honorer di Jakarta

"Jangan diartikan memberhentikan guru. Tapi kami memadupadankan data supaya dapat data yang akurat. Untuk apa? untuk supaya guru-guru honorer untuk bisa mendapatkan dia bekerja dengan baik,” ujar Heru

KBR, Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono membantah program cleansing guru honorer merupakan upaya untuk memberhentikan guru secara sepihak.

Heru Budi justru mengatakan 107 guru honorer yang nonaktif akan didistribusikan ke sejumlah sekolah daerah setempat. Sehingga terjadi pemerataan guru dan guru honorer bisa mendapatkan tempat kerja yang lebih layak.

"Ini jangan diartikan memberhentikan guru. Tapi kami memadupadankan data supaya dapat data yang akurat. Untuk apa? untuk supaya guru-guru honorer yang saat ini berjumlah 4.000 bisa mendapatkan dia bekerja dengan baik,” ujar Heru kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

Heru Budi menambahkan nantinya 4.000 guru honorer yang terkena cleaning atau penataan bakal direkomendasikan untuk mendapat Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ia menyebut pada Agustus 2024 nanri akan ada rekrutmen pegawai Kontrak Kerja Individu (KKI) bagi 1.700 guru honorer. Kemudian, di 2025, bakal dibuka lagi rekrutmen pegawai KKI sebanyak 2.300. Dengan begitu, 4.000 guru honorer nantinya bakal terdaftar sebagai pegawai KKI.

“Silahkan mendaftarkan diri pada wadah yang sudah disediakan,” ucapnya.

Baca juga:

- Cleansing Guru Honorer Dinilai Langgar Undang-Undang

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menerima laporan para guru honorer di Jakarta yang secara mendadak berhenti bekerja.

Kepala Bidang Advokasi Guru Iman Zanatul Haeri mengatakan khusus di wilayah Jakarta, pemberhentian lewat sistem cleansing digunakan untuk memberhentikan para guru honorer lewat dinas Pendidikan di daerah.

Di Jakarta hingga 15 Juli 2024, P2G mencatat sudah ada 77 laporan guru honorer yang terdampak kebijakan Cleansing di Jakarta. P2G meyakini jumlah terdampak Cleansing bisa sampai ratusan.