Guru Besar IPB: Narasi Defisit Beras Terus Diulang untuk Pembenaran Impor

Presiden Jokowi mengakui kegagalan panen tersebut diakibatkan perubahan iklim.

KBR, Jakarta- Presiden Jokowi mengeklaim alasan pemerintah bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP), lantaran naiknya harga beras yang disebabkan gagal panen di hampir semua negara. Itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan bantuan CBP di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini.

"Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso," ujar Jokowi, Senin, 29 Januari 2024.

Presiden Jokowi mengakui kegagalan panen tersebut diakibatkan perubahan iklim. Kata dia, bencana iklim juga menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya. Negara-negara itu memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.

"Oleh sebab itu, kita kesulitan untuk membeli beras di negara-negara lain, karena beras mereka dipakai sendiri untuk rakyatnya," imbuhnya.

Itu sebab, Jokowi meminta para petani meningkatkan produktivitas padi agar suplai beras melimpah sehingga harga beras bisa ditekan.

"Kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin, harga pasti otomatis naik karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik. Itu kejadian di semua negara," ungkapnya.

Impor Jutaan Ton Beras

Karena sejumlah alasan itulah, Presiden Joko Widodo mengimpor beras 3 juta ton dari India dan Thailand, guna memperkuat cadangan pangan nasional tahun ini.

Jokowi mengeklaim, dengan adanya kesepakatan impor beras dari dua negara tersebut, Indonesia telah memperoleh rasa aman untuk urusan pangan pada 2024. Ini disampaikan Jokowi akhir tahun lalu.

"Tapi, untuk 2024 Alhamdulillah kemarin kepala Bulog dari India sudah menyampaikan pada saya 'Pak, sudah tanda tangan satu juta ton'. Kemudian juga saat saya KTT ASEAN Jepang di Tokyo juga saya bertemu dengan Perdana Menteri (Thailand) Srettha Thavisin. Jadi, saya dengar di sana ada stok, kemudian saat di holding room, saya menyampaikan keinginan untuk bisa impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton, beliau kemudian siangnya gabung dengan timnya di Thailand, kemudian menyampaikan pada saya sorenya, 'Tuan Jokowi, 2 juta ton Thailand siap untuk mengirim ke Indonesia'," katanya, Jumat, (22/12/2023).

Mencari Pembenaran

Namun, tindakan pemerintah itu dinilai sebagai alasan pembenaran untuk mendukung kebijakan impor beras 3,3 juta ton pada 2024. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, salah satu alasan pembenaran yang digunakan pemerintah adalah dengan mengulang-ulang pernyataan bahwa stok beras nasional defisit. Kritik atas impor disampaikan Andreas di sebuah acara diskusi ekonomi di Jakarta, belum lama ini.

"Lalu, terakhir-terakhir kita disuguhi satu alasan, bahwa kita defisit beras. Pada Januari 2024 defisit sebanyak 1,2 juta ton, Februari 2024 defisit 1,6 juta ton. Itu yang selalu dikemukakan untuk membenarkan alasan impor di 2024. Padahal, ini hanya permainan kata-kata saja. Defisit beras yang dimaksud di sana adalah defisit pada bulan yang bersangkutan, jadi produksi dikurangi konsumsi. Dan itu pasti sejak Mei 2023, kita selalu defisit," ujar Dwi Andreas Santosa di Acara CORE Economic Outlook Sectoral 2024, Selasa, (23/1/2024).

Dwi Andreas Santosa menambahkan, alasan defisit beras untuk membenarkan impor beras 3,3 juta ton tahun ini sangat tidak sesuai kenyataan. Padahal, stok beras awal 2024 justru melonjak luar biasa menjadi 6,7 juta ton, dibandingkan stok beras awal tahun lalu yang 4 juta ton.

Selain itu menurut Andreas, produktivitas padi Indonesia stabil, 5,1 sampai 5,3 juta ton per hektare. Tapi, produktivitas ini kalah dibandingkan Vietnam yang rata-rata 6 juta ton per hektare.

Baca juga:

• Serikat Petani dan Buruh Tolak Impor Beras 3 Juta Ton

Editor: Sindu