NASIONAL
Gagal Panen di Sejumlah Daerah, 333 Hektare di Klaten
Berdasarkan pengecekan Satgas Sumatra Selatan di Kabupaten Banyuasin, terdapat empat lokasi tanaman padi gagal panen...
AUTHOR / Ardhi Ridwansyah, Astri Septiani
-
EDITOR / Sindu
KBR, Jakarta– Sejumlah daerah gagal panen lantaran berbagai faktor, salah satunya karena musim kemarau. Daerah itu antara lain Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Anggota Satgas Pangan Polri, Djoko Prihadi mengatakan, di Yogyakarta, musim kemarau mengakibatkan 7.600 hektare lahan tanaman padi dan jagung kekeringan.
"Kekeringan paling banya terjadi di Semin dan Ngawen. Tanaman padi yang gagal panen seluas 242 hektare berkisar 5 persen daroi total luas tanam yang ada," ucapnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2024 dipantau KBR via YouTube Kemendagri, Senin, (26/8/2024).
Kata dia, laporan dari Satgas Jawa Tengah, terdapat tanaman padi gagal panen seluas 333 hektare di Kecamatan Bayat dan Cawas, Klaten, sejak Juni hingga Agustus 2024. Angka itu diketahui setelah satgasda mengecek kondisi di Kabupaten Klaten.
“Sehingga yang mengalami puso kurang dari 1 persen dari total 40 ribu hektare,” ucapnya.
Sementara itu, berdasarkan pengecekan Satgas Sumatra Selatan di Kabupaten Banyuasin, terdapat empat lokasi tanaman padi gagal panen, yakni di Desa Air Gading, Tenggulang, Suka Mulya, dan Suka Raja.
“Komoditas padi gagal panen dikarenakan adanya serangan hama tikus dan ulat putih,” jelasnya.
Antisipasi Dampak Cuaca
Sebelumnya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud mendorong kepala daerah mengantisipasi dampak bencana karena cuaca. Kata dia, menurut prediksi BMKG, periode El Nino atau kekeringan baru akan berakhir Oktober.
"Kaitan dengan ini pemerintah sejatinya sejak bulan Mei telah mengambil langkah-langkah dan kami bersama kementerian pertanian melalui menteri pertanian telah menitipkan berapa arahan kepada Bapak Ibu di daerah misalnya untuk optimalisasi bagi yang punya lahan rawa," kata Restuardy, Rabu, (14/08/24).
Restuardy juga mendorong pemerintah daerah memastikan ketersediaan stok pangan secara rutin. Kata dia, pemerintah punya cadangan pangan di daerah yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, menurutnya, satuan tugas ketahanan pangan di daerah juga perlu diperkuat.
"Kemudian yang kedua mendukung untuk pompanisasi dan pembukaan lahan sawah baru, cetak sawah baru, termasuk juga untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi. Karena pemerintah juga satu sisi memperbesar ini," imbuhnya.
Baca juga:
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!