Fokus Sengketa Pemilu di MK, PKB Belum Tentukan Sikap Oposisi atau Koalisi

Bantah isu tak solid.

KBR, Jakarta- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap apakah akan berada di koalisi atau menjadi oposisi pemerintahan. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah beralasan, partainya masih mengawal pengajuan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena apalagi Cawapres AMIN ( Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) itu ketua umum kami. Bagi kami, proses dan tahapan pemilu dengan demikian belum selesai, belum ada keputusan akhir dari MK," kata Luluk kepada KBR, Senin, (25/3/2024).

"Kami masih punya cukup waktu untuk menyatakan sikap koalisi atau di luar," imbuhnya.

Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah juga membantah isu koalisi partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah tak solid.

"Koalisi perubahan masih solid, sih. Kita sama-sama punya keinginan untuk perbaikan kualitas demokrasi kita," katanya.

Merangkul Lawan Politik

Sebelumnya, Prabowo-Gibran berupaya merangkul lawan politik mereka usai ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Teranyar, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sambil berkelakar, Prabowo mengajak Nasdem masuk koalisi di pemerintahannya mendatang.

Saat ini, koalisi Prabowo-Gibran diisi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Jika dijumlah, total kursi keempat partai itu di parlemen mencapai 280. Namun, jika upaya merangkul Nasdem, PKB, dan PKS berhasil, maka akan ada tambahan 190 kursi, dengan jumlah total 470 kursi.

Jumlah tersebut akan mendominasi koalisi pemerintah di parlemen di periode 2024-2029. Sedangkan PDIP memiliki jumlah kursi 110. 

PDIP Sendirian?

Pengamat politik Ray Rangkuti memperkirakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menjadi partai oposisi sendiri di era pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming.

Sebab menurut Ray, Prabowo sadar PDIP memiliki pengalaman dan kemampuan bertahan sebagai oposisi.

“Ya, kemungkinan mereka (Prabowo-Gibran) mendekati PKS lagi bahkan PKB jadi mungkin partai yang dibiarkan sendiri itu PDIP, kenapa enggak didekati? Karena PDIP tu enggak mudah mengajaknya, karena punya kemampuan bertahan sebagai oposisi,” ucap Ray yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Senin, (25/3/2024).

Ray menilai, PDIP mestinya bisa diajak masuk ke koalisi Prabowo-Gibran lantaran punya kesamaan mengusung keberlanjutan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, PDIP juga tak serta merta mau gabung ke koalisi.

Malah partai politik yang jelas berbeda agenda seperti Nasdem yang tergabung dalam koalisi perubahan yang digadang akan masuk ke koalisi. Apalagi, mereka mengakui kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Harusnya partai seperti Nasdem, PKB, PKS yang menyatakan terlebih dahulu sebagai oposisi karena jargon mereka itu perubahan, jargon yang jelas berbeda dengan Prabowo,” ucapnya.

Baca juga:

• Hasto: PDIP Hattrick Menang Pemilu Bukan Jokowi Effect

Editor: Sindu