NASIONAL
Epidemiolog Minta Penghapusan PPKM Ditunda, Vaksinasi Booster Ditingkatkan
ketika ini dicabut, pastikan bahwa vaksinasi primer, khususnya pada anak juga sudah meningkat, ini yang masih jadi PR"
AUTHOR / Astri Septiani
KBR, Jakarta - Ahli Epidemiologi meminta pemerintah menunda rencana penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Dicky Budiman, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia mengatakan, pemerintah Indonesia masih harus melakukan kajian mendalam sebelum menghapus PPKM, setidaknya sampai setelah momen libur Natal dan Tahun Baru.
Menurutnya, meski status COVID-19 di Indonesia saat ini terkendali, tapi penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang dijalankan oleh pemerintah masih terbilang lemah.
"Kalaupun PPKM ini misalnya mau dicabut, saya kira ya tunggulah setelah Nataru nanti, kita akan lihat. Juga jangan lupakan, ketika ini dicabut, pastikan bahwa vaksinasi primer, khususnya pada anak juga sudah meningkat, ini yang masih jadi PR (pekerjaan rumah, red). Kemudian juga vaksinasi booster jangan di bawah 50 persen, harusnya setidaknya 50 persen vaksinasi booster-nya. Dan itu bukan hanya di lansia (lanjut usia), tetapi juga termasuk pekerja kesehatan atau komorbid yang masuk dalam kategori berisiko," katanya saat dihubungi KBR di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Baca: Presiden Jokowi Bakal Setop PPKM Tahun Depan
Dicky juga menekankan pemerintah untuk menyiapkan modal proteksi dan imunitas yang baik di masyarakat, sebelum memutuskan menghapus PPKM.
Ia juga mengingatkan peningkatan capaian vaksinasi booster yang saat ini baru mencapai 29,04 persen dan jika modal proteksi vaksinasi ini tidak dicapai, maka akan mengakibatkan pengabaian-pengabaian di masyarakat.
"Nah ini yang akhirnya membuat kita menjadi kontributor dalam pengunduran lagi nanti akhir dari status pandemi yang sebelumnya sudah memang terlihat," jelas Dicky.
Baca juga: Epidemiolog Sebut Standar Pengendalian COVID-19 Pemerintah Turun Drastis
Ia meminta pemerintah berhati-hati menyatakan status endemi, apalagi saat ini organisasi kesehatan dunia (WHO) belum menyatakan bahwa status pandemi covid-19 sudah berubah menjadi status endemi.
"WHO sendiri belum ada para pejabat atau pakar WHO mengatakan bahwa status endemi belum ada. Karena memang secara kriteria memang belum terpenuhi. Jadi endemi itu secara definisi epidemiologi adalah bahwa satu penyakit menjadi endemik atau dalam status endemi ketika keberadaan penyakit itu menjadi stabil ada di satu wilayah tertentu," pungkas Dicky Budiman.
Editor: Kurniati Syahdan
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!