Ekonom: Bahlil dan Zulhas Tak Patut Jadi Menteri bidang Ekonomi

Sektor ekonomi di pemerintahan Prabowo-Gibran krusial, sebab kedepan masih banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi pemerintah.

KBR, Jakarta - Ekonom dari lembaga kajian ekonomi Celios, Nailul Huda menyangsikan bahwa menteri-menteri bidang ekonomi di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal seratus persen diisi para profesional.

Nailul mendorong agar menteri bidang ekonomi diisi kalangan profesional, berintegritas dan berkinerja baik.

Kata dia, sektor ekonomi di pemerintahan Prabowo-Gibran krusial, sebab kedepan masih banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi pemerintah.

Berikut kutipan wawancara jurnalis KBR Media, Astri Septiani dengan Ekonom dari lembaga kajian ekonomi Celios, Nailul Huda, Selasa (10/9/2024):

Prabowo mengatakan akan mengisi kabinet dengan orang-orang yang profesional dibidangnya. Bagaimana saran anda terkait kriteria ataupun nama yang pantas untuk mengisi menteri bidang ekonomi?

Ya, yang pertama itu tidak pernah tersangkut hukum, yang dia merugikan negara yang. Kedua itu berasal dari kalangan profesional bisa dari dosen, kalangan personal perbankan dan sebagainya itu, oke.

Kalau menteri ekonomi sendiri yang dia mengerti kebijakan fiskal. Dia dosen makroekonomi entah dari UI, UGM dan sebagainya. Saya harapkan dari situ.

Kalau misalkan nama kan banyak sekarang yang beredar, ada Pak Chatib Basri dan sebagainya, dosen juga beliau. Saya rasa pantaslah mereka menduduki posisi strategis dibidang ekonomi. Termasuk Kemenko Perekonomian yang saat ini dikuasai partai politik.

Beberapa nama menteri yang saat ini menjabat seperti Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan disebut akan kembali mengisi kabinet. Bagaimana pendapat anda? Apakah kinerja para menteri bidang ekonomi sudah cukup baik untuk kembali mengisi jabatan di pemerintahan Prabowo?

Dua catatan saja bagi Bahlil sama bagi Zulhas. Bagi Bahlil, orang itu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerusakan tata kelola investasi, kerusakan tata kelola negara kita.

Bayangkan dengan Bahlil di badan investasi berapa banyak izin tambang yang dikeluarkan yang hanya merusak lingkungan? Terus kemudian kita lihat dari proses perizinan investasi yang tidak melibatkan pemerintah daerah.

Jadi memang Bahlil ini daya rusaknya luar biasa. Dan tidak pantaslah untuk diberikan mandat kembali sebagai menteri.

Begitu juga Zulhas yang mengeluarkan Permendag Nomor 8 tentang relaksasi impor, itu impor langsung banyak sehingga itu menyebabkan untuk di industri TPT itu kita melemah, kemudian kita yang menyebabkan juga ya dari industrinya juga melemah. Itu buah kebijakan yang memang amburadul dari Zulhas.

Jadi Zulhas itu juga salah satu materi yang tidak layak dipertahankan.

Baca juga:

Perkiraan Susunan Kabinet Prabowo-Gibran

Jokowi Pamit ke Warga: Maaf Kalau Ada Kebijakan Kurang Berkenan