"Menteri dan wakil-wakil menteri seharusnya sudah layak untuk bisa membuat Indonesia ini maju. Tapi tetap didukung dengan birokrasi yang transparan, birokrasi yang kredibel,"
Penulis: Heru Haetami
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta - Kalangan anggota DPR meminta banyaknya menteri di kabinet Prabowo-Gibran dibarengi dengan birokrasi yang transparan.
Dorongan itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Toha saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
"Menteri dan wakil-wakil menteri seharusnya sudah layak untuk bisa membuat Indonesia ini maju. Tapi tetap didukung dengan birokrasi yang transparan, birokrasi yang kredibel, birokrasi yang luwes, dan birokrasi yang bisa mengimbangi larinya para menteri dan wakil menteri," kata Muhammad Toha, Minggu, (20/10/2024).
Muhammad Toha menambahkan, selain transparansi kredibilitas para menteri juga penting untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.
"Tentu tantangannya di berbagai bidang ya. Dalam hal ekonomi, demokrasi, politik ya, kemudian sosial ya. Itu tantangan-tantangan yang menurut saya harus dihadapi dan tentunya diselesaikan dengan bijaksana dan dengan baik," katanya.
Tadi malam, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 53 menteri Kabinet Merah Putih. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, 41 kementerian, serta lima kepala lembaga.
Prabowo juga mengumumkan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Dua di antaranya termasuk wakil menteri koordinator.
Dari tokoh yang diumumkan itu, 16 di antaranya merupakan menteri di pemerintahan Presiden Jokowi. Beberapa di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Ada juga beberapa nama baru, yaitu Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Giring Ganesha, hingga Veronica Tan.
Baca juga:
