Dengarkan

KBR, Jakarta- Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya, dari 34 menjadi sekitar 40-an kementerian.

Mulai awal pekan ini, lebih dari seratus orang diseleksi Prabowo untuk menduduki jabatan menteri, wakil menteri dan kepala badan di kabinetnya.

Ketua Umum Gerindra ini sempat menjelaskan alasannya membentuk kabinet gemuk.

"Tekad saya akan saya jalankan dengan risiko. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak. Ya, negara kita besar, Bung! Negara kita luasnya sama dengan Eropa," kata Prabowo, Rabu, (9/10/2024).

Wakil Presiden Maruf Amin menanggapi rencana penambahan jumlah kementerian ini. Wapres bilang, Presiden Terpilih Prabowo mengakomodasi seluruh pihak untuk bisa masuk di kabinet.

"Memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua. Sehingga kementerian yang ada itu dipecah-pecah gitu kan. Ya, itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja." ujar Ma'ruf dalam Keterangan Pers Wapres pada Peresmian Universitas Darul Ma'arif di Indramayu, Jawa Barat, Rabu, (16/10/2024).

Wapres berharap, sejumlah kementerian yang dipecah, bisa diisi orang-orang yang tepat di masing-masing posisi.

Salah satu calon menteri yang ikut seleksi ialah Sri Mulyani Indrawati. Bekas pejabat Bank Dunia ini diproyeksi tetap menjadi menteri keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran.

Menurut Sri Mulyani, Prabowo berpesan agar dirinya menyiapkan APBN tahun depan untuk seluruh program prioritas termasuk di kementerian/lembaga.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja negara untuk kementerian/lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya diyakinkan untuk efektifitas terutama untuk manfaat kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani di Kertanegara, Senin, (14/10).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, pendapatan negara dalam APBN 2025 mencapai tiga kuadriliun. Rinciannya, 2.490 triliun dari penerimaan pajak, dan 510 triliun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati 3.6 kuadriliun. Antara lain untuk belanja kementerian/lembaga, jumlahnya sekitar 1.160 triliun. APBN tahun depan diperkirakan defisit 600-an triliun rupiah. Karena itu, pemerintah akan menambah utang 770-an triliun.

PDI Perjuangan jadi salah satu pihak yang khawatir dengan pembentukan kabinet gemuk Prabowo. Partai Banteng mengingatkan Prabowo hati-hati mengelola APBN dan utang negara. Sebab menurut juru bicara PDIP Chico Hakim, kondisi ekonomi saat ini sedang sulit.

"Di tengah memang kondisi ekonomi yang masih sulit, ini tetap menjadi catatan tentunya. Namun, komitmen untuk tetap tidak mengeluarkan anggaran lebih daripada yang sudah disepakati di tahun 2024 ini, untuk 2025 APBN-nya, tentu Pak Prabowo Subianto kami yakini akan melakukan yang terbaik, untuk tidak melakukan pemborosan, dan menjaga anggaran dari kebocoran," kata Chico kepada KBR, Rabu (16/10/2024).

Chico menambahkan, PDIP berharap menteri, wakil Menteri, dan kepala badan yang telah dipilih Prabowo adalah sosok-sosok mumpuni dan kompeten, sehingga mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan.

Baca juga:

• Sniper dan Anti-Drone Dilibatkan Jaga Tamu VVIP Pelantikan Prabowo-Gibran
• Pesan Ma'ruf Amin untuk Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran

Kritik juga disampaikan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Manager Riset di FITRA, Badiul Hadi mewanti-wanti agar penambahan kementerian tidak membebani keuangan negara. Sebab, ada potensi membengkaknya belanja pegawai dan kebutuhan kementerian.

"Kekhawatirannya tentu adalah ini akan berpotensi melalui skema utang untuk membiayai program-program strategis. Karena tadi tersedot untuk kegiatan administrasi di kementerian, misalnya belanja pegawai. Ini perlu diimbangi dengan strategi yang lebih komprehensif di dalam mendorong pendapatan negara, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sulit hari ini," ucapnya.

Badiul menyebut, kemampuan pasar untuk menyerap surat utang pemerintah nantinya akan sangat tergantung kondisi likuiditas pasar, tingkat suku bunga global dan domestik, serta sentimen investor. Badiul menekankan pentingnya efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.

“Risiko penambahan beban utang jangka panjang dan memperburuk keseimbangan fiskal itu sangat besar. Sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional ke depan,” imbuhnya.

Per akhir Agustus 2024, utang pemerintah sudah menyentuh 8,4 kuadriliun, dengan rasio utang sebesar 38,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara batas aman adalah 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

Berbeda dengan Jokowi, pada tahun terakhir SBY menjabat presiden di 2009, total utang saat itu 2,6 kuadriliun.