CISDI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara atau moratorium sampai peraturan presiden (perpres) diterbitkan.
Penulis: Naomi Lyandra, Resky N
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) silih berganti terjadi di sejumlah daerah.
Diah Satyani Saminarsih, Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menyoroti lemahnya perencanaan sejak awal MBG.
Sementara, berdasarkan data CISDI per 1 Oktober, jumlah kasus keracunan akibat program MBG mencapai 7.830 kasus di 21 provinsi dan 55 kabupaten/kota. Angka ini meningkat sekitar 2.000 kasus dibandingkan data pada 18 September lalu.
“Kami melihat dari tanggal tersebut hingga sekarang itu jumlahnya terus bertambah dengan cukup cepat. Jadi memang MBG ini sangat disayangkan tidak dilakukan persiapan yang tepat sejak awal. Tidak ada naskah akademis, penentuan lokasi prioritas, tata kelola, mekanisme monitoring, hingga peraturan presiden yang seharusnya mendahului berdirinya BGN,” ujar Diah dalam siaran Ruang Publik KBR, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, ketiadaan regulasi membuat pembagian tanggung jawab antar instansi menjadi tidak jelas.
“Kalau terjadi kejadian atau keracunan seperti sekarang siapa yang harus mengambil tanggung jawab, lalu tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Itu semua berujung memang kepada ketiadaan panduan, ketiadaan acuan utama dalam bentuk perpres,” imbuhnya.
CISDI: Moratorium MBG Sampai Diterbitkannya Perpres
Diah mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara atau moratorium sampai peraturan presiden (perpres) diterbitkan.
“Sementara dikerjakan langkah-langkah mitigasinya dan pengamanannya, MBG bisa dihentikan dulu sementara dan kemudian dimulai lagi pada saat perpres paling tidak sudah ada,” tegasnya.
Diah juga menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai Rp335 triliun pada 2026.
“Anggaran yang amat sangat besar, terbesar saya rasa dari seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Maka akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran MBG menjadi amat-sangat penting,” lanjutnya.
Diah turut menekankan bahwa MBG menyangkut hak dasar warga negara. Itu sebab, pangan yang bergizi dan juga aman merupakan standar yang harus dipenuhi.
“Makan ini adalah hak fundamental, adalah hak setiap orang. Tapi juga jangan lupa bahwa makan itu bukan hanya sekedar makan, tetapi juga makan yang aman. Jadi pangan aman itu adalah hak dari setiap orang,” terangnya.
Koalisi Warga Demo Tolak MBG
Ratusan orang tua yang tergabung dalam Koalisi Warga Tolak MBG berkumpul di seberang Istana Negara Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap program MBG yang dinilai bermasalah dengan membawa panci dan alat dapur sebagai simbol protes serta bekal bergizi sebagai contoh standar yang seharusnya diberikan untuk anak-anak.
“Melalui akses simbolik ini koalisi warga berharap suara mereka didengar. MBG ini mempunyai persoalan lainnya juga yang patut kita gugat ya sebagai program yang harus ditinjau atau dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah,” tegas Salah satu perwakilan aksi yang juga merupakan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati kepada KBR, Rabu (1/10/2025).
Sementara itu, peserta aksi lainnya yang juga Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ari Hardianto menilai program MBG tidak tepat sasaran sehingga perlu dievaluasi total.
“Maka itu harus dihentikan dulu secara total agar ada evaluasi yang menyeluruh, audit yang menyeluruh total, lakukan pertimbangan-pertimbangan lain gitu,” tuturnya kepada KBR.
Koalisi Warga Tolak MBG kompak menilai gerakan ini bukan sekedar aksi kepedulian, tetapi perlawanan terhadap kebijakan negara yang dianggap merugikan anak-anak.
Pesan penting mereka dalam aksi tersebut adalah makanan bukan soal program politik tapi soal tumbuh kembang generasi masa depan.
DPR Desak Perpres MBG Segera Diterbitkan
Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Peraturan Presiden (Perpres) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera terbit guna memperbaiki mekanisme penyaluran program itu di lapangan.
Dia menilai sebenarnya program itu baik untuk anak-anak Indonesia karena targetnya meningkatkan gizi, namun karena adanya beragam kasus, menurut dia, proses dan mekanismenya harus dievaluasi secara total.
"Tentu saja kita harus sama-sama untuk mendorong mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait," kata Puan setelah menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025) dikutip dari ANTARA.
Menurut dia, DPR RI melalui komisi terkait juga sudah meminta kepada pemerintah supaya segera ada payung hukum Program MBG berupa Perpres. Nantinya, dia berharap Perpres itu bisa melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait untuk bersama-sama menjaga program MBG.
"Jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan," kata dia.
Pemerintah Evaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG
Pemerintah memastikan evaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
Evaluasi ini dilakukan menyusul instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menugaskan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk memperkuat tata kelola BGN sebagai respons atas insiden keracunan menu MBG yang belakang terjadi di sejumlah daerah.
"Pemerintah terus memastikan MBG aman, MBG adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. Pemerintah terus merespons cepat karena sesuai instruksi Presiden, kami akan memperbaiki sistem dan tata kelola MBG secara menyeluruh," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers KLB MBG di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10/2025) dikutip dari ANTARA.
Zulhas menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan akan menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan KLB.
BGN Tolak Moratorium MBG
Di tengah gelombang kasus keracunan dan desakan moratorium, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan program MBG tetap terus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan dalam konferensi pers KLB MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Tiga Sertifikasi untuk SPPG Cegah Keracunan Berulang
Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pemerintah bakal menerapkan tiga sertifikasi, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal, guna mencegah kejadian luar biasa (KLB) keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak terulang.
Ketiganya, kata menkes, adalah standar minimum bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi," kata Budi.
Dia menyebutkan bahwa pemerintah telah membahas tentang akselerasi ketiga sertifikasi tersebut, agar prosesnya cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang ijin yang mahal.
Adapun sertifikasi HACCP adalah untuk memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, sementara SLHS adalah untuk sertifikasi sumber daya manusianya.
Selain sertifikasi, pihaknya, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan pengawasan eksternal seminggu sekali guna memperkuat pengawasan internal program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN Ungkap Penyebab Kasus Keracunan MBG Secara Umum
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat kasus keracunan yang terjadi pada 6.456 penerima manfaat per 30 September 2025.
BGN mengungkap bahwa secara umum kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan ketidakpatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
"Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan saksama," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/2/2025) dikutip dari ANTARA,
Ia mencontohkan ketidakpatuhan SPPG pada SOP yang telah ditetapkan oleh BGN, di antaranya terkait dengan waktu pembelian bahan baku makanan pada MBG.
Dadan mengatakan BGN menetapkan bahwa pembelian makanan harus dilakukan pada H-2 atau dua hari sebelum makanan dimasak. Akan tetapi, masih terdapat SPPG yang membeli bahan baku pada H-4.
Selain itu, ujar Dadan melanjutkan, ada pula ketidakpatuhan SPPG terhadap SOP yang berkenaan dengan rentang waktu penyiapan makanan hingga pengirimannya kepada penerima manfaat di sekolah-sekolah.
Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Tata Kelola MBG
Menko Zulhas mengatakan bahwa aturan presiden tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikeluarkan dalam seminggu.
"Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Peraturan Presiden (perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres). Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu," kata Zulhas.
Adapun aturan tersebut, katanya, akan membahas tentang pembagian tugas pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta koordinasi antarinstansi terkait program nasional itu.
Dia menjelaskan bahwa MBG adalah program untuk memenuhi hak dasar warga terkait akses ke nutrisi yang baik. Karena ini adalah program dengan cakupan dan dampak yang luas, katanya, maka tantangannya juga besar.
"Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan. Tapi saudara-saudara, komitmen Pemerintah jelas, respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas: perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh," katanya.
Janji Presiden Benahi Program MBG
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dan pihaknya akan terus membenahi berbagai kekurangan dari program tersebut
"Alhamdulillah, hari ini sudah hampir mencapai 30 juta penerima manfaat. Sudah kita beri pangan lebih satu miliar pangan, makanan tiap hari, Bukan tiap hari, seluruhnya sudah lebih 1 miliar makan. Ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi," kata Prabowo di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025) dikutip dari ANTARA.
Prabowo menjelaskan sejak dilaksanakan, program tersebut sudah menyalurkan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Meski terdapat sejumlah kendala, termasuk kasus keracunan makanan, Prabowo menilai jumlah deviasi yang terjadi sangat kecil bila dibandingkan dengan capaian program secara keseluruhan. Kepala negara menyebut angka deviasi itu hanya 0,00017 persen.
“Cukup membanggakan apa yang kita hasilkan. Bahwa kita ingin sama sekali tidak ada keracunan, itu kita kerja keras sekarang,” jelasnya.
Ragam Persoalan Ombudsman dan Rekomendasinya
Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi Sektor Ekonomi I Ombudsman RI, Kusharyanto, menjelaskan hasil kajian cepat Ombudsman dalam penyelenggaraan program MBG ditemukan beragam persoalan.
Salah satu temuan, yakni terkait adanya penundaan dalam verifikasi permohonan dari masyarakat yang ingin ikut serta sebagai penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak pemohon itu yang belum dilakukan verifikasi. Jadi meskipun semakin hari, tapi ini sudah ada perbaikan karena semakin hari verifikasi itu bisa dilakukan lebih cepat. Tapi kami masih menemukan adanya penundaan berlalu,” jelasnya dalam siaran Ruang Publik KBR, Kamis (2/10/2025).
Aspek kedua adalah penyelenggaraan. Ombudsman menilai kualitas dan kepatuhan SPPG terhadap standar layanan dan keamanan pangan masih bervariasi.
“Intinya perlu ada penerapan pengawasan disiplin pemenuhan kepada standar layanan, juknis maupun standar keamanan pangan,” ungkap Kusharyanto.
Sedangkan aspek terakhir adalah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum komprehensif.
“Pengawasan dari BGN ini kurang komprehensif karena perlu melibatkan peran-peran stakeholder pemangku kepentingan yang lain. Misal BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, itu semuanya seharusnya terlibat,” pungkasnya.
Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media
Baca juga:
- Proyek MBG, Emak-Emak di Yogyakarta: Sudah Bayar, Makan Direpresi, Anak Keracunan
- Kasus Jurnalis CNN Indonesia: Dewan Pers Mendesak Keberanian di Tengah Ancaman Kebebasan Pers
