DPR Dorong Pemerintah Batalkan Rencana Subsidi Mobil Listrik

"Subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang merupakan barang mewah pribadi ini melukai rasa keadilan masyarakat,"

KBR, Jakarta- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mendesak pemerintah membatalkan rencana subsidi pembelian mobil listrik pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. Anggota Fraksi PKS DPR Mulyanto beralasan, subsidi itu hanya menyasar orang mampu sehingga tidak urgen dilaksanakan. Desakan itu disampaikan Mulyanto dalam interupsinya saat Rapat Paripurna DPR, hari ini.

"Kami mendesak pemerintah untuk tidak memberi subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang merupakan barang mewah pribadi ini melukai rasa keadilan masyarakat karena ditujukan untuk mereka yang mampu," kata Mulyanto, Selasa (13/6/2023).

Baca juga:

• Anggarkan Rp1,9 M, Pemkot Solo Bagikan Motor Listrik Dinas ASN
• PDIP Minta Pemerintah Tak Hanya Terfokus pada Program Kendaraan Listrik

Anggota Komisi Energi di DPR Mulyanto mengatakan, alokasi APBN semestinya diprioritaskan untuk subsidi bagi masyarakat prasejahtera. Semisal penyaluran subsidi pupuk, energi hingga subsidi tarif commuter line.

"Ini melukai rasa keadilan masyarakat. Subsidi semestinya diarahkan untuk membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, alat transportasi publik atau kebutuhan energi dasar," tegasnya.

Baca juga:

• UMKM Butuh Modal, Bukan Motor Listrik
• Ombudsman: Harga Kendaraan Listrik di Indonesia Mahal

Mulyanto juga mendorong pemerintah untuk transparan, sehingga anggaran subsidi kendaraan listrik pada APBN 2023 harus melalui pembahasan di komisi terkait.

"Jangan ujug-ujug ada tambahan anggaran untuk kendaraan listrik pada APBN tahun 2023 tanpa pembahasan dengan komisi terkait. Ini tentu tidak transparan dan menyalahi fungsi anggaran DPR RI," pungkasnya.

Editor: Muthia Kusuma