NASIONAL

UMKM Butuh Modal, Bukan Motor Listrik

"Insentif motor listrik diberikan untuk mendorong produktivitas pelaku UMKM di lapangan. "

Wahyu Setiawan, Siti Sadida Hafsyah, Heru Haetami, Muthia Kusuma Wardani, Shafira Aurelia

UMKM Butuh Modal, Bukan Motor Listrik
Ilustrasi: Pekerja UMKM membuat bakpia khas Sabang di tempat produksi bakpia, Sabang, Aceh. Selasa, (14/12/21). (Foto: Antara/Irwansyah Putra)

KBR, Jakarta- Insentif pembelian motor listrik atau konversi akan ditujukan untuk sejumlah kelompok, antara lain pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 07 Maret 2023.

Salah satu alasannya adalah untuk mendorong produktivitas pelaku UMKM di lapangan. Dia mengeklaim, pemerintah telah mengantongi jumlah pelaku UMKM. Data itu akan diverifikasi sebagai penerima insentif motor listrik.

Program insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berlaku mulai 20 Maret 2023. Besarannya yakni Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru dan motor konversi.

Tahun ini, insentif akan diberikan untuk 200 ribu unit pembelian motor listrik. Sedangkan untuk konversi, diberikan untuk 50 ribu unit.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kelompok UMKM menjadi salah satu target penerima insentif.

"Target penerima bantuan pemerintah ini diutamakan adalah pelaku UMKM. Khususnya penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), lalu juga penerima BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Dan juga nanti bisa termasuk pelanggan listrik 450 sampai 900 VA. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan motor listrik untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM," kata Febrio dalam Konferensi Pers KBLBB, Senin, (06/03/23).

Kritik dari Parlemen

Insentif motor listrik untuk pelaku UMKM justru menuai sorotan dari sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen. Anggota Komisi Koperasi dan UMKM, DPR Amin Ak menyebut motor listrik bukan kebutuhan mendesak bagi para pelaku UMKM.

“Pemerintah memang harus memetakan dan harus punya data yang detail. Mereka-mereka yang terdampak kan cukup dirugikan. Kebutuhan mereka itu apa, itu pemerintah yang paling tahu dan tentu harus ada pendataan dan indentifikasi masing-masing kebutuhannya itu apa. Secara umum memang kan yang paling mudah ya dengan bantuan langsung tunai untuk permodalan,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, saat dihubungi KBR, Selasa, (7/3/2023).

Anggota Komisi Koperasi dan UMKM di DPR Amin Ak mengatakan insentif motor listrik tidak boleh mengganggu penyaluran bantuan lain untuk usaha kecil. Apalagi UMKM saat ini tengah mencoba bangkit usai terdampak pandemi COVID-19.

UMKM Butuh Modal

Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) menilai insentif motor listrik belum menjadi prioritas bagi mereka. Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorini mengatakan bantuan yang saat ini dibutuhkan adalah modal usaha hingga perluasan pasar.

"Karena kalau utama itu sebenarnya mereka, UMKM ini kan yang selama ultra mikro ini masih berkutat dalam mengembangkan usaha, marketing-nya bagaimana, duitnya dari mana, kan masih berkutat di situ. Dia enggak fokus, dia enggak utama untuk menambah armada atau mikir ini mengkonversikan jadi listrik gimana. Itu yang belum prioritas," kata Hermawati kepada KBR, Selasa (7/3/2023).

Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorini mendorong pemerintah melakukan pengawasan yang ketat supaya penyaluran insentif motor listrik lebih tepat sasaran.

UMKM Kesulitan Akses Kredit Bank

Di sisi lain, kalangan ekonom menilai insentif motor listrik bukan menjadi kebutuhan utama sebagian pelaku UMKM. 

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan itu akan tepat sasaran jika ditujukan untuk pelaku ojek maupun pelaku usaha yang mengandalkan kendaraan roda dua.

"Kalau dari segi kebutuhan ya, yang pertama itu akses market atau pasar ya, itu yang pertama. Karena mereka butuh sekali fasilitas untuk digitalisasi UMKM agar produknya itu bisa diterima. Baru yang kedua adalah bicara pendanaan baru akses pembiayaan dan sebagainya itu penting," ucap Tauhid kepada KBR, Selasa, (07/03/2023).

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut, saat ini masih ada pelaku UMKM yang justru kesulitan mengakses kredit usaha rakyat KUR.

Dia mendorong pemerintah bisa menekan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga nol persen bagi pelaku usaha mikro. Sebab kata dia, bunga kredit saat ini menunjukkan tren peningkatan sehingga menyulitkan pelaku UMKM. 

Menurut Tauhid, UMKM niaga lebih membutuhkan bantuan untuk pengembangan produk hingga manajemen ketimbang kendaraan listrik.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB mencapai lebih dari 60 persen. UMKM juga berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Baca juga:

Editor: Sindu

  • UMKM
  • Motor Listrik
  • Insentif Motor Listrik

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!