Dorong Investasi Berkualitas, Menteri Bahlil Ingin Pendapatan Perkapita 12 Ribu USD

""Karena kan kita harus naikkan pendapatan per kapita kita dari US$4 ribu menjadi US$12 ribu untuk menuju kita pada negara G20 dan menjadi pemain ekonomi nomor tujuh di dunia.""

KBR, Jakarta— Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM)/Investasi berjanji akan mendorong pengembangan investasi yang mengarah kepada hilirisasi dan mempunyai nilai tambah, termasuk dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan pekerja.

Menteri Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim, investasi bernilai tambah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga turut mendongkrak konsumsi rumah tangga. 

"Karena kan kita harus naikkan pendapatan per kapita kita dari US$4 ribu menjadi US$12 ribu untuk menuju kita pada negara G20 dan menjadi pemain ekonomi nomor tujuh di dunia. Kita harus punya US$12 ribu pendapatan per kapita, sekarang baru US$4 ribu," kata Bahlil pada acara Outlook Economic 2022–Hipmi, Selasa (25/1/2022). 

Menurut Bahlil, konsumsi menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 58 persen, disusul investasi 32 persen, dan sektor pemerintahan 16 persen.

Karena itu, lanjutnya, pemulihan ekonomi dapat terwujud jika daya beli masyarakat semakin tinggi.

Baca Juga:

• Tahun Depan, Investasi di Daerah Wajib Gandeng Pengusaha Lokal 
• Ribuan Izin Lahan Dicabut, Bahlil: Dialihkan ke Perusahaan, Ormas, dan Koperasi

"Nah, kalau UMR (upah minimum regional) kita cuma Rp4–5 juta, sampai ayam tumbuh gigi nggak akan mungkin tercapai US$12 ribu itu. Kalau gaji Rp4–5 juta, artinya menunjukkan bahwa tenaga kerja kita ini harus kita upgrade kualitasnya," paparnya.

Lapangan Pekerjaan & Pengangguran

Merujuk pada data dari sejumlah ekonom, kata Bahlil, ekonomi Indonesia semakin membaik, tapi masalah paling besar terjadi di segi penyediaan lapangan pekerjaan. 

Dia mengungkapkan, banyak dari sarjana yang baru lulus perguruan tinggi sampai saat ini tidak mendapatkan pekerjaan. Belum lagi jutaan tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dia bercerita, saat ini lapangan kerja eksisting mencapai 7 juta orang. Angkatan kerja per tahun sebanyak 2,9 juta orang. Mereka ialah calon pekerja yang baru menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Sementara, jumlah pekerja yang di-PHK akibat Covid-19 sekitar 6 juta orang. 

Untuk itu, katanya, penyediaan lapangan kerja di sektor swasta sangat diharapkan dapat menyerap para calon pekerja tersebut.

Baca Juga:

• Jokowi Minta Waspadai Investasi Bodong 
• Sambut Tantangan Ekonomi 2022, OJK Bakal Fokus Pada 5 Prioritas Ini

"Yang bisa diterima oleh ASN, TNI, Polri dan BUMN itu tidak lebih dari 1 juta orang. PNS paling tinggi 400-500, Polisi, kemudian BUMN maksimal 1 juta orang. Jadi kalau swasta berarti kita masih punya 15 juta nih. Kalau swasta ini tidak kita dorong untuk menjadi suatu insutrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan, suatu saat saya takut mahasiswa S1 dari Aceh sampai Papua, atau pun D-III dari perguruan tinggi negeri dan swasta ini akan menjadi pabrik pembuat pengangguran intelektual. Ini yang menjadi kekawatiran kita semua," terangnya.

Saat ini, lanjutnya, BKPM menyiapkan dua strategi untuk menyelesaikan persoalan itu, pertama, mendorong investasi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas agar pendapatan pekerja meningkat. 

Kedua, mengubah pola pikir mahasiswa yang berniat menjadi karyawan agar bergerak menjadi entrepreneur. 

"Karena mahasiswa ini, waktu saya jadi Ketum Hipmi pernah daya lakukan survei. Mahasiswa dari Aceh-Papua waktu itu 5,7 juta. 83 persen dari total mahasiswa pengennya jadi karyawan," sebutnya. 

Editor: Agus Luqman

• investasi asing
• investasi
• pengangguran
• lapangan kerja
• BKPM
• Gencarkan Hilirisasi