Dorong Swasembada, Pemerintah Janji Pangkas Aturan dan Genjot Produksi Pangan

Zulkifli menyebutkan perlunya transformasi Perum Bulog sebagai pelaksana tugas penyerapan produk pangan dalam negeri.

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang akan diambil pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

Menurut Zulkifli, birokrasi yang rumit dan koordinasi antar-kementerian yang belum optimal menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Guna mengatasi masalah itu, pemerintah akan melakukan penyederhanaan birokrasi, termasuk memangkas peraturan yang tidak relevan.

"Pangan ini sangat terkait hampir di seluruh kementerian. Kalau kita ngomongin bibit, maka dia sekarang BRIN. Karena pertanian tidak boleh lagi melakukan penelitian atau riset. Kalau kita bicara pupuk, pupuk itu mengular, ada 9 PP, Perpresnya mungkin ada lima, Peraturan Menterinya mungkin ada belasan yang mengatur soal pupuk. SK Bupati, SK Guberbur, SK Menteri Keuangan, SK Menteri Pertanian SK Menteri Perdagangan, banyak sekali, pupuk. Sehingga mengular, mungkin juga pupuknya sampai kalau petaninya sudah panen," ucap Zulkifli dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menko Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah juga akan fokus pada perbaikan infrastruktur irigasi untuk optimalisasi produksi pangan.

"Optimalisasi irigasi yang kurang, pupuk yang lambat, aturan yang berbelit-belit kita rapikan, yang satu kali panen kita bikin irigasinya bagus, yang dua kali panen irigasinya kita perbaiki itu kita lakukan. Nah yang kedua memang enggak ada pilihan, Pak, kita harus buka lahan baru," jelas Zulkifli.

Zulkifli Hasan menargetkan pembukaan lahan baru dengan merealisasikan cetak 1 juta hektare sawah baru.

"Masa depan kita sekarang dan yang akan datang itu Papua dan Kalimantan. Tapi kita baru bikin ibu kota sudah ramai. Papua itu ada Merauke, luas kali, lebih luas dari Pulau Jawa. Kita coba di sana sawah 100.000 hektare. Kalau bagus terealisasi, kita kembangkan sampai 1 juta hektare. Tebu kita kembangkan 600.000 hektare, sekarang sudah ada 20-an ribu hektare ditanam sekarang, kalau sukses yang 600.000 ini mengikuti model sudah ada," ucapnya.

Penyerapan produksi pangan lokal

Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan harga pembelian gabah oleh Bulog harus tetap stabil dan menguntungkan petani.

"Kalau petani kita tanya, cuma satu saja permintaannya, enggak banyak-banyak. Petani kita itu panen rajin, kerja, cuma satu dia minta. Pak, kalau kami panen beli dong hasil panen kami dengan harga yang bagus, itu saja. Enggak banyak tuntutan petani Indonesia," ujar Zulkifli.

Zulkifli menyebutkan perlunya transformasi Perum Bulog sebagai pelaksana tugas penyerapan produk pangan dalam negeri.

"Intinya kita ingin Bulog itu, berapa pun hasil gabah petani, dia beli. Berapa pun produksi jagungnya, petani itu mereka beli dengan harga yang bagus, bukan dengan harga yang merugikan petani, tapi harga yang bagus," imbuhnya.

"Misalnya jagung dibeli dengan harga Rp5.500, nanti Bulognya jual Rp4.000 atau Rp4.500 itu enggak apa-apa, subsidi untuk mereka," sambungnya.

Menurut Zulkifli, dengan membeli hasil panen petani lokal, masyarakat akan menjadi lebih produktif, dan produktivitas ini akan memperbaiki kualitas hidup mereka.

"Kita harus berusaha sebagian besar petani kita itu produktif mau bekerja. Kalau dia mau anaknya bagus, makannya bagus, rumahnya bagus, kerja. Nah kerja itu petani-petani kita rajin, hanya memang tadi itu permintaannya kita beli produksinya," katanya.

Zulkifli juga menyoroti bahwa saat ini masyarakat telah dimanjakan oleh pemberian bantuan sosial secara masif. 

"Daripada kita terus seperti sekarang, miskin kasih 10 kilo beras, miskin kita kasih Rp600.000, abis itu dia menghayal jadi orang kaya Rp600.000, akhirnya ikut judi online. Betul ini, ini kenyataan yang sekarang. Jadi itu sangat tidak produktif dan merusak. Kita tidak akan jadi bangsa yang maju," ucapnya.

Baca juga:

• Stok Pangan Aman Jelang Nataru 2025? Ini Penjelasan Bapanas