"Kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan."
Penulis: Astri Yuanasari
Editor: Rony Sitanggang
KBR, Jakarta- Kebijakan pemerintah menghapus pengecer dalam rantai distribusi gas elpiji 3 kilogram menimbulkan kegaduhan di masyarakat, hingga menyebabkan korban jiwa. Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta maaf dan berjanji memperbaiki aturan pendistribusian gas bersubsidi tersebut.
"Kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini, dari tadi malam sampai pagi ini, sebagai respon untuk kita pengen rakyat kita mendapat elpiji dengan baik dan gampang," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Bahlil mengatakan, atas perintah Presiden Prabowo Subianto, maka mulai hari ini pengecer gas elpiji 3 kilogram di seluruh Indonesia, kembali aktif dengan nama sub-pangkalan.
"Atas saran Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari subsidi ini tidak lagi terjadi," imbuhnya.
Baca juga:
- 370 Ribu Pengecer jadi Sub-Pangkalan, Pertamina: LPG Melon Sudah Bisa Dibeli
- Benarkah Kebijakan Subsidi Bikin Gas Melon Langka?
- Harga Gas 3 Kg Naik Jadi Rp 18.000 di Jawa Timur, Bagaimana Stoknya?
"Kuotanya sampai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kebutuhan standar, jangan satu KTP belinya 10, nggak elok, sesuai kebutuhan," imbuhnya.
Bahlil menyebut, dengan aturan baru ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan elpiji 3 kilogram dengan harga yang sesuai.
"Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga maksimal itu Rp19.000 udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi sampai dengan Rp12.000 (per kg). Jadi satu tabung itu negara kasih ke Pertamina ke agen itu sekitar Rp12.000 sampai Rp13.000," imbuhnya.
