Dihadang Aparat, Aliansi Perempuan Kecewa Gagal Geruduk Istana Meski Sudah Dapat Izin

Aliansi Perempuan Indonesia kecewa karena gagal melakukan aksi ke Istana Negara Jakarta. Aksi geruduk Istana yang digelar hari ini dihadang polisi di kawasan Patung Kuda.

KBR, Jakarta – Aliansi Perempuan Indonesia kecewa karena gagal melakukan aksi ke Istana Negara Jakarta. Aksi geruduk Istana yang digelar hari ini dihadang polisi di kawasan Patung Kuda.

Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women Day/IWD) 2024 yang diikuti ratusan perempuan dari berbagai organisasi, mahasiswa dan individu. Namun aksi mereka dihadang aparat Kepolisian, hingga hanya bisa berkumpul dekat Monumen Nasional (Monas).

Jumlah aparat yang menghadang berkisar puluhan, namun jalan dari Patung Kuda menuju Istana ditutup dengan barikade beton.

Anggota Aliansi dari organisasi Perempuan Mahardika, Jihan Faatihah mengatakan mereka padahal sudah mendapat izin dari Polda Metro Jaya untuk melakukan aksi di Istana Negara.

“Jadi memang kalau dalam proses pemberitahuan aksi kita kemarin di Polda Metro Jaya, bahwa kita diizinkan untuk ke Istana. Tapi kenyataannya, di lapangan justru kita dihadang oleh semen-semen besar. Ini sangat mengecewakan. Kenapa? Kita targetnya adalah memang menggruduk istana, meramaikan istana negara sebagai pusat kekuasaan yang dimana disitu ada Jokowi,” kata Jihan Faatihah kepada KBR di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Pada saat aksi digelar hari ini, Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan ke Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur untuk meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD).

Baca juga:

• Aliansi Perempuan Indonesia: Nilai Demokrasi Merosot di Era Presiden Joko Widodo
• Pemilu 2024, Musim Dingin bagi Perempuan Politik?

Bukan tanpa alasan

Anggota Aliansi Perempuan Indonesia Jihan Faatihah mengatakan aksi menggeruduk Istana Negara bukan tanpa alasan.

Menurut mereka, selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kebijakan pemerintah terlalu menonjolkan pembangunan dan investasi. Sedangkan upaya penegakan demokrasi dibungkam. Banyak pegiat hak asasi manusia dikriminalisasi, dan rakyat yang melawan diintimidasi. Aksi hari ini digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

Selain itu, pada Pemilu 2024, Presiden Jokowi dianggap melakukan pengkondisian politik untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh.

Aliansi Perempuan Indonesia menilai Presiden Jokowi seharusnya menuntaskan pelanggaran HAM berat, tetapi Jokowi malah menjadi aktor impunitas pelanggaran HAM berat dengan memberikan penghargaan kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto.

Jihan mengatakan Aliansi Perempuan Indonesia membutuhkan jawaban dari tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Perempuan Indonesia.

Jihan juga menyebutkan jika aksi perempuan Indonesia yang menuntut perbaikan demokrasi tidak akan berhenti begitu saja namun akan ada aksi-aksi lainnya dari perempuan Indonesia.

Dia mengatakan aksi IWD 2024 ini merupakan pijakan dari perempuan Indonesia untuk konsolidasi perempuan Indonesia ke aksi-aksi selanjutnya.

Editor: Agus Luqman