Untuk menggugah kesadaran publik dan juga kalangan DPR, tentang bahayanya regresi demokrasi seperti yang saat ini sedang dimainkan Presiden Jokowi.
Penulis: Raden Muhammad Rangga Sugeri
Editor:
KBR, Jakarta – Aliansi Perempuan Indonesia menyatakan sikap terkait kemerosotan demokrasi yang terjadi di era Presiden Joko Widodo.
Menurut Koordinator LSM Perempuan Mahardhika yang juga tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia, Mutiara Ika Pratiwi, saat ini posisi politik perempuan Indonesia sangat lemah. Ditambah lagi, situasi demokrasi di Indonesia yang kini sedang tidak baik-baik saja bahkan mengalami kemerosotan nilai akibat ulah Presiden Jokowi.
“Yang pertama adalah, kita menyatakan sikap, terkait dengan situasi kemerosotan demokrasi. Dan pernyataan sikap ini menjadi penting, karena ini menjadi posisi politik dari gerakan perempuan Indonesia, yang memang dalam Hari Perempuan Internasional. Dalam sejarahnya juga, momentum ini menjadi penanda bagi gerakan perempuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan dan hentikan, hentikan segaka praktik perusakan demokrasi,” kata Mutiara Ika Pratiwi saat di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Pada kesempatan itu, Aliansi Perempuan Indonesia juga mengungkapkan, siap menggelar aksi unjuk rasa pada 8 Maret 2024 atau bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.
Aksi ini dilakukan untuk menggugah kesadaran publik dan juga kalangan DPR, tentang bahayanya regresi demokrasi seperti yang saat ini sedang dimainkan Presiden Jokowi.
Baca juga:
- Rapat Paripurna DPR, PKS Langsung Usul Hak Angket Pemilu
- Paripurna DPR, FPKS Protes Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
Mutiara berharap, perempuan Indonesia bersama-sama memperkuat kosolidasi, dan merawat prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perempuan Indonesia harus juga tampil dan mendesak agar praktik-praktik pengrusakan demokrasi oleh Presiden Joko Widodo bisa dihentikan.
Editor: Fadli
