CORE Indonesia: Presiden Jokowi Gagal Wujudkan Swasembada Beras

Selain itu, tidak adanya keadilan harga beras bagi petani.

KBR, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Lembaga Kajian Ekonomi CORE Indonesia, Eliza Mardian menilai, Presiden Joko Widodo gagal mewujudkan cita-cita awal yakni Indonesia swasembada beras.

Hal ini kata dia, terlihat dari tidak adanya komitmen jelas dan upaya konkret yang dilakukan pemerintah guna menjawab persoalan beras selama ini.

Eliza menyebut, salah satu bukti kegagalan Jokowi terlihat dari maraknya impor beras dibanding meningkatkan produksi beras dalam negeri. Selain itu, tidak adanya keadilan harga beras bagi petani.

"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tidak menyasar kepada akar persoalannya. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh pun itu tidak banyak melibatkan petani, peternak, dan juga yang di bawahnya itu tidak banyak dilibatkan. Sehingga mereka ini tetap tidak sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan mereka inilah yang akan mempengaruhi produksi beras. Jika mereka diberikan kemudahan pasar, kepastian pasar, kepastian harga, dan mendapatkan harga yang berkeadilan mereka dengan sendirinya akan berekspansi," ujar Eliza kepada KBR, Senin (14/10/2024).

Eliza pun menambahkan, kegagalan swasembada beras juga disebabkan berbagai faktor. Di antaranya perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, serta biaya produksi yang tinggi.

Jika dibiarkan, ia menyebut, maka produksi beras nasional dalam jangka panjang akan semakin buruk, sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.

Lebih lanjut, Eliza menduga, permasalahan beras ini akan terus menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, jika pemerintahan kedepan tetap mempertahankan gaya impor ala Jokowi dalam mengatasi masalah beras, maka mereka akan mengulang kesalahan yang sama.

"Dapat dipastikan kurang lebih ya produksi beras kita akan terus menurun ya di tengah bertambahnya jumlah penduduk. Makanya harus berbenah. Berbenahnya bukan hanya eksekutif melainkan juga legislatif. Karena perihal anggaran dan program ini kan harus persetujuan legislatif ya, tidak bisa eksekutif saja. Jadi memang kita harus sama-sama memiliki kesamaan visi untuk memperbaiki tata kelola lapangan kita yang semakin carut-marut," ucapnya.

Baca juga:

SPI Ungkap Biang Kerok Merosotnya Produksi Beras di Indonesia