Capaian Vaksinasi Rendah, Apa Bisa Bebas Polio?

penurunan cakupan imunisasi disebabkan isu negatif di media sosial

KBR, Jakarta- Kementerian Kesehatan masih terus menerima laporan terkait Kejadian Luar Biasa atau KLB virus polio di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebanyak 12 kasus polio dan 32 anak sehat positif polio tersebar di delapan provinsi, di antaranya Aceh, Jawa Barat, Banten dan Papua Pegunungan.

Sedangkan 32 Provinsi dan 400 kabupaten kota di Indonesia saat ini masuk kategori risiko tinggi polio.

Direktur Pengelolaan Imunisasi di Kementerian Kesehatan, Prima Yosephine mengatakan kondisi itu mengharuskan pemerintah kembali menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) untuk tahap kedua. Diharapkan ini bisa mencapai kekebalan kelompok yang optimal dan mencegah perluasan transmisi virus polio. PIN tahap kedua dimulai sejak Selasa kemarin di 27 Provinsi. Pada PIN tahap pertama, difokuskan di enam provinsi, yang mayoritas berada di Papua.

"Untuk Tanah Papua sudah berlangsung sejak 27 Mei seperti kami sampaikan tadi. Ini capaian per 15 Juli ya mencapai 50% secara rata-rata di enam provinsi ini. Ada dua provinsi yang sudah lumayan yaitu Papua Barat dan papua Barat Daya sudah di atas 70% tetapi masih 4 provinsi lainnya itu masih di bawah 70% ya. Jadi memang cukup bervariasi cakupan di Papua dan ini memang butuh penggerakan”

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kemenkes, Prima Yosephine menambahkan, target cakupan vaksin Polio minimal 95 persen, dengan cakupan 16 juta anak. Namun, pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional tahap pertama itu belum ada yang mencapai target.

Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi dipercepat di sejumlah wilayah berisiko polio. Jokowi mengatakan saat ini virus polio sudah merebak di seluruh dunia.

"Ya kita harus mewaspadai bahwa sekarang ini di seluruh dunia outbreak polio itu terjadi lagi. TBC juga naik. Sehingga kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang vaksin polionya masih rendah. Kementerian kesehatan, dinas kesehatan kerahkan semuanya agar semuanya sudah mendapatkan vaksin polio, anak-anak kita. Sehingga tidak menjadi lumpuh layu," kata Jokowi di Jayapura, Papua, Selasa (23/07/24).

Indonesia pernah dinyatakan berstatus bebas polio sejak 2014 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun pada akhir tahun lalu, ditemukan dua kasus polio di Madura, Jawa Timur dan satu kasus lainnya di Jawa Tengah.

Salah satu daerah yang melaksanakan PIN polio tahap kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Lalu Hamzi Fikri memastikan kesiapan fasilitas kesehatan sebagai Lokasi pelayanan imunisasi, baik di Puskesmas, Pustu, Posyandu termasuk juga di tempat Pendidikan.

“Kita sudah petakan dari sisi sasarannya, kemudian targetnya anak usia 0 – 7 tahun. Sasaran kita di NTB sekitar 820.487, nanti target yang diharapkan bisa tercapai 95 persen,” kata Lalu Hamzi Fikri.

Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Lalu Hamzi Fikri mengatakan, pemerintah pusat sudah melakukan pengiriman vaksin polio sesuai kebutuhan sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fikri mengatakan, setiap sasaran imunisasi akan menerima dua tetes vaksin untuk membebaskan Indonesia dari status Kejadian Luar Biasa.

Baca juga:

• Presiden Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Merebaknya Polio

Bahaya polio

Di lain pihak, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai penyelenggaraan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN polio putaran kedua di Indonesia membuktikan belum suksesnya pemberian imunisasi tahap pertama.

Ketua IDAI, Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, capaian cakupan imunisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran terkait bahaya polio.

"Sebetulnya PIN ini adalah cerminan bahwa imunisasi kita belum sukses. Kalau sukses kan sebenarnya 2014 kita sudah dinyatakan bebas polio ya. Tapi dengan adanya berbagai kasus yang muncul kembali, maka dilakukan PIN ini. Kami dari IDAI berharap pekan imunisasi serentak di seluruh Indonesia ini nanti diikuti oleh imunisasi rutin yang juga dilengkapi," ujar Piprim kepada wartawan di Kantor IDAI, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Ketua IDAI, Piprim Basarah mengatakan penurunan cakupan imunisasi disebabkan isu di media sosial mengenai Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) dari vaksin polio. Menurutnya, isu negatif itu berdampak pada turunnya cakupan vaksinasi hingga 60 persen. Akibatnya, saat ini beberapa daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) polio.

Baca juga:

• Kemenkes Uji Coba Regimen Obat TBC, Pangkas Masa Pengobatan

Terobosan 

Sementara itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong tercapainya target imunisasi polio, minimal 95 persen, utamanya di wilayah dengan tingkat kasus yang mengkhawatirkan.

Ketua Majelis Pakar PP IAKMI, Ede Surya Darmawan mengatakan dalam agenda Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio putaran ke-2, pemerintah mesti terus meyakinkan masyarakat yang masih menolak vaksin polio.

"Terobosan itu yang pertama dari daerah-daerah rendah itu memang harus dilakukan pendekatan. Pendekatan budaya ya, sosiologi budaya yang harus dipahamkan. Bahwa ini adalah program yang sangat baik untuk anak Indonesia yang kalau tidak dilakukan sangat merugikan. Kalau itu terkait dengan aspek agama, memang tokoh-tokoh agama memang tokoh agama harus dilibatkan. Karena kita sangat berharap ini menjadi investasi jangka panjang yang harus dilakukan sekarang," ujar Ede kepada KBR, Rabu (24/7/2024).

Ketua Majelis Pakar PP IAKMI, Ede Surya Darmawan, mendorong kesiapan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai rantai pelayanan kesehatan pertama. Caranya melalui peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) hingga alokasi anggaran yang memadai.

"Selain itu dipahamkan sistem pendataannya, kemudian di backup dengan pasokan vaksin yang bagus dan juga pelaksanaanya merata," kata Ede.

Baca juga:

• Pemerintah Kesulitan Capai Target Vaksinasi Polio di Papua

Ede meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) kepada masyarakat, guna meredam munculnya kekhawatiran efek samping vaksin polio.

"Edukasi perlu terus dilakukan, bahwa potensinya mungkin saja terjadi tapi semua bisa ditangani. Karena ini adalah sesuai yang bisa dilakukan bersama-sama," kata Ede.

Ede mengimbau para orang tua untuk memberikan vaksinasi polio kepada buah hati guna menghindari kerugian di masa depan. 

"Kita khawatir adalah kalau sampai nanti bisa seseorang terkena polio itu jelas bahayanya dia akan mengalami kelumpuhan. Dan kelumpuhan itu, untuk melakukan pemulihan itu kalau berhasil itu juga panjang. Ya kalau tidak berhasil, kan sangat merugikan yang sangat berat baik bagi keluarganya maupun bagi kita sebagai bangsa," pungkasnya.