BKKBN: Serapan Dana Bantuan Stunting Masih Rendah

"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"

KBR, Jakarta -  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut realisasi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk menurunkan prevalensi stunting atau tengkes masih sangat rendah. Padahal pemerintah menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting masih sebesar 21,6 persen.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI, Novian Andusti mengatakan, pemerintah daerah belum optimal dalam menyerap dana bantuan penurunan stunting.

"Berdasarkan laporan per 17 September 2023, realisasi anggaran audit kasus stunting masih sangat rendah yaitu baru di angka 24,98 persen. Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen dari total 58 kabupaten/kota yang mendapatkan anggaran BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) menu audit kasus stunting,” ujar Novian, dalam webinar Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia, Senin (2/10/2023).

Baca juga:

• Wapres Tegaskan Perkawinan Anak Berisiko Tingkatkan Stunting
• Target Prevalensi Tengkes 14 Persen pada tahun 2024 Sulit Tercapai

Novian mendorong pemerintah daerah memaksimalkan penyerapan anggaran stunting untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. Ia mewanti-wanti agar tidak ada penyelewengan maupun penyalahgunaan dana stunting. Ia ingin menurunkan prevalensi stunting menjadi program prioritas kepala daerah.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pemerintah telah mengucurkan anggaran penurunan stunting mencapai Rp30 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp20 triliun diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai nama dan alamat yang tercatat.

Baca juga:

• Menkeu: Bantuan Pangan untuk Penanganan Stunting Diprioritaskan di 12 Provinsi

BKKBN mencatat ada 12 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, diantaranya Nusa Tenggara Timur NTT 37 persen dan Aceh 33 persen.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 ada sejumlah provinsi yang mengalami peningkatan angka stunting. Diantaranya Papua, kasus stunting meningkat dari 29 persen menjadi 34 persen. Sementara di Papua Barat dari 26 persen naik menjadi 30 persen.

Redaktur: Muthia Kusuma