Bawaslu: Pembagian Voucher Gim Anak untuk Kampanye Bisa Dipidana

"Kalau kampanye itu melibatkan anak-anak, mereka yang belum punya hak pilih, maka sanksinya juga pidana."

KBR, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan pembagian voucher gim anak untuk kampanye bisa diproses pidana. Kabar bagi-bagi voucher gim itu sebelumnya masuk ke kanal aduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, larangan kampanye yang melibatkan anak sudah diatur di Undang-Undang Pemilu. Dia mengingatkan, pelanggar aturan bisa diproses secara pidana.

"Di masa kampanye ini maka Pasal 280 ayat 1 dan 2 sanksinya adalah pidana, maka dalam konteks ini kalau kampanye itu melibatkan anak-anak, mereka yang belum punya hak pilih, maka sanksinya juga pidana," kata Lolly dalam agacara 'Sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam Pengawasan Pemilu di Ruang Digital' dipantau lewat kanal Youtube Kemkominfo TV, Selasa (28/11/2023).

Lolly mengatakan, Bawaslu akan mengkaji dan menelusuri informasi bagi-bagi voucher gim daring ke remaja untuk kampanye.

Bawaslu kata dia, akan melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Baca juga:

• Kampanye Perdana, Anies Janjikan Keadilan Tanah
• Hari Pertama Kampanye Gibran Pilih Kerja, Ambil Cuti Sesuai Kebutuhan
• Janji Ganjar di Merauke, Satu Desa Satu Puskesmas

Lolly mengingatkan agar peserta Pemilu 2024 menaati aturan kampanye yang ada di undang-undang. Dia juga mengajak masyarakat melapor jika menemukan dugaan pelanggaran kampanye.

Tahapan kampanye pemilu dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Editor: Wahyu S.