NASIONAL

Asosiasi UMKM Minta Pemerintah Evaluasi Prosedur KUR

"Prosedur atau syarat itu yang paling penting itu bisa dievaluasi. Kedua, harus ada keseragaman dalam hal perbankan ya yang melakukan KUR itu memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan program pemerintah,"

AUTHOR / Shafira Aurel

Asosiasi UMKM Minta Pemerintah Evaluasi Prosedur KUR
Ilustrasi: Salah satu ruas jalan di Rembang, Jawa Tengah yang menjadi pusat usaha mikro kecil menengah UMKM, Senin, 3 April 2023. Foto: KBR/Musyafa

KBR, Jakarta- Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) meminta pemerintah mengevaluasi prosedur dan syarat Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorini mengatakan pemerintah belum serius untuk membantu mensejahterakan para UMKM. Sebab, kata dia, masih banyak kredit macet lantaran minimnya peran pemerintah.

"Sebaiknya sih prosedur atau syarat itu yang paling penting itu bisa dievaluasi. Kedua harus ada keseragaman dalam hal perbankan ya yang melakukan KUR itu ya yang memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan program pemerintah itu. Nah yang ketiga pengawasan," ujar Hermawati kepada KBR, Jumat (8/12/2023).

Hermawati menambahkan, pemerintah semestinya terus memberikan edukasi dan pengawasan dengan adanya dinamika kenaikan harga ditambah turunnya daya beli masyarakat.

Hermawati juga berharap pemerintah dapat melakukan upaya konkret dalam mengatasi permasalah kredit macet UMKM.

Baca juga:

- Permudah Kredit UMKM, Jokowi: Perbaiki Regulasi

- 53 Persen Masyarakat Dimintai Jaminan saat Pengajuan KUR

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan terdapat 421 ribu UMKM kredit macet dengan nilai sebesar Rp22,9 triliun.

Merespon hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar regulasi terkait pembiayaan UMKM dapat diperbaiki. Kata dia, hal ini bertujuan untuk dapat memberikan akses yang mudah bagi pembiayaan usaha.

Sebab, menurut Jokowi, saat ini penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada.

"Kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen. Di China itu 65 persen, gede banget, di Jepang 65 persen, di India 50 persen. Saya kira menteri BUMN mungkin juga nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki," kata Jokowi saat membuka UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Editor: Resky Novianto

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!