Anggaran Makan Bergizi 23 Kali Lebih Besar dari Pagu Indikatif Kementerian PPPA

Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak juga menurun, dari Rp145.595.079 di 2024 menjadi Rp137.602.369 pada 2025.

KBR, Jakarta- Anggaran Program Makan Bergizi Prabowo-Gibran lebih besar 23 kali dari pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di 2025.

Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani (Srimul) menyatakan besaran anggaran Progam Makan Bergizi mencapai Rp7 triliun pada Rancangan APBN 2025.

Kata Srimul, besaran anggaran tersebut telah disepakati untuk pelaksanaan di tahun pertama, dan dikonsultasikan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalamnya (postur anggaran). Nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025, yang akan disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus. Detail mengenai makan bergizi gratis ini akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, Senin, (24/6/2024).

Sudah Dihitung dengan Baik

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim, besaran anggaran yang akan dipakai sudah dihitung dengan baik. Program yang awalnya bernama makan siang itu juga akan berfokus kepada daerah-daerah di pelosok Indonesia.

“Pada prinsipnya beliau sudah menyetujui, termasuk salah satunya dukungan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis yang dianggarkan sebesar 71 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin, (24/6).

Baca juga: Menteri Desa Bicara Peluang Dana Desa untuk Makan Siang

Menyasar Puluhan Juta Anak SD

Program ini adalah janji kampanye yang disampaikan Prabowo-Gibran selama gelaran Pilpres 2024. Saat itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut Program Makan Siang akan menguras Rp60 triliun duit APBN di tahun pertama pemerintahan.

Program tersebut menyasar 82,9 juta anak SD di seluruh Indonesia. Program dilakukan bertahap dengan fokus awal daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie program ini selain meningkatkan asupan protein anak bangsa juga melibatkan UMKM dalam pengadaan di sekolah seluruh Indonesia.

"Kebutuhan biaya sudah ada hitungannya, hitungan kasarnya itu sekitar Rp400 triliun dan ini bisa dipenuhi dari antara lain program yang juga di support atau digadang oleh program dari pasangan Prabowo-Gibran. Yaitu hilirisasi, di mana hilirisasi yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi akan diteruskan, akan dilanjutkan dan akan dikembangkan ke bahan-bahan tambang lainnya," ujar Grace Natalie kepada KBR, Kamis, (21/12/2023).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie menyebut nantinya anggaran Rp400 triliun berasal dari program hilirisasi. Kata dia, program hilirisasi juga jadi salah satu upaya menambah pemasukan untuk negara hingga perluasan lapangan kerja.

23 Kali Lebih Besar dari Pagu Indikatif Kemen-PPPA

Jika dibandingkan pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), anggaran Program Makan Bergizi Rp71 triliun itu 23 kali lebih besar di RAPBN 2025.

Perbandingan itu didapatkan dari besaran anggaran Makan Bergizi dibagi pagu indikatif Kementerian PPPA pada 2025. Pagu indikatif adalah perkiraan anggaran yang diberikan ke kementerian/lembaga untuk pedoman penyusunan rencana kerja mereka.

Mengutip Kantor Berita ANTARA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men-PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pagu indikatif pada 2025 yang diajukan sebesar Rp300.654.181.000.

"Ini (jumlah pagu indikatif) mengalami penurunan 3,52 persen atau sebesar Rp10.982.543.000," kata dia saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

Penurunan ada pada pagu program dukungan manajemen, yaitu dari Rp166.041.645 pada 2024 menjadi Rp163.051.815 di 2025.

Lalu, program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak juga menurun, dari Rp145.595.079 di 2024 menjadi Rp137.602.369 pada 2025.

Mengorbankan Belanja Lain dan Mengganggu Kinerja APBN

Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik (Celios) menilai anggaran Makan Bergizi cukup mahal, meskipun sudah lebih rendah dari proposal awal yang ditawarkan, yakni sekitar Rp100 triliun.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran itu berpotensi mengorbankan belanja lain dan bisa mengganggu kinerja APBN.

"Makan Siang Gratis apakah akan mengorbankan? Kalau tidak terjadi pelebaran defisit APBN, maka Makan Siang Gratis akan mengorbankan belanja-belanja rutin. Berarti ada belanja yang akan dipangkas. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan karena anggarannya sangat besar," ujar Bhima kepada KBR, Senin, (24/6/2024).

"Yang perlu diperhatikan dari anggaran sebesar ini adalah apakah APBN yang cukup begitu, apakah penerimaan pajak cukup meng-cover itu, atau harus dibiayai dengan penambahan utang baru. Dan ini juga menjadi salah satu teka-teki," imbuhnya.

Baca juga: Sri Mulyani Wanti-Wanti Prabowo-Gibran soal APBN 2025

Erat dengan Kebutuhan Impor

Bhima Yudhistira menyoroti beberapa hal yang dapat memengaruhi pembengkakan anggaran akibat program makan siang gratis itu. Salah satunya terkait pemenuhan logistiknya.

"Karena yang namanya Makan Siang Gratis ini itu harus memasukkan masalah logistik kalau mau diterapkan secara nasional. Tentunya biaya logistik untuk bahan baku untuk distribusi peralatan masaknya misalnya itupun juga sangat mahal. Apalagi dengan kondisi terjadi lonjakan misalnya pada harga energi ke depannya jadi masih ada risiko-risiko," katanya.

Kemudian, menurut Bhima, Makan Bergizi juga berkaitan erat dengan kebutuhan impor. Sementara, sensitifitas terhadap impor bahan makanan akan dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah yang justru akhir-akhir ini menunjukan pelemahan.

"Artinya kalau komponen Makan Siang Gratis diperoleh dari bahan baku impor cukup besar berasnya, bawang putihnya, kemudian kalau tahu tempe butuh kedelai, kedelainya juga dominan impor. Ini tentunya akan membuat biaya untuk Makan Siang Gratis semakin membengkak," ujar Bhima.

Ladang Korupsi?

Bhima bilang, program dengan anggaran Rp71 triliun juga dikhawatirkan menjadi ladang korupsi. Ia menyarankan, pemerintah melakukan uji coba pada wilayah prioritas seperti daerah-daerah di pelosok tanah air.

"Karena anggarannya sangat besar, pengadaan barangnya juga belum tentu bisa disiapkan di tahun pertama. Jadi disarankan makan siang gratis ini diuji coba dulu di APBN 2025 anggaran tidak lebih dari satu triliun. Misalnya dipilih daerah 3T mana yang menjadi geografis prioritas atau lokasi prioritas, mana yang sekolah yang jadi prioritas, kemudian pelan-pelan baru ditambah, jangan sekaligus langsung. Anggarannya sangat besar ini khawatir akan membuat banyak terjadi penyelewengan dana dan juga tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Baca juga:

• Sri Mulyani Ungkap Anggaran Makan Bergizi di RAPBN 2025