Dengarkan

KBR, Jakarta - Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai pemerintah belum serius menangani persoalan kesejahteraan dosen di Indonesia.

Hal itu disampaikan Anggota Departemen Litbang SPK Kanti Pertiwi, menyusul belum cairnya tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Belum serius ditanggapi oleh pemerintah. Belum ada cetak biru, atau roadmap ke depan. Padahal Indonesia sering kali bicara soal Indonesia emas. Bagaimana kita ingin memetik bonus demografi dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi pendidiknya, dosen-dosen ini, masih belum serius dipikirkan. Saya pikir, ke depannya memang harus ada gebrakan dari pemerintahan yang baru," ujar Kanti dalam diskusi di Ruang Publik KBR, Jumat (17/1/2025).

Kanti juga menyoroti sertifikasi dosen (serdos) yang prosesnya rumit. Sehingga banyak dosen yang belum menerima serdos.

"Karena ada sistem kuota. Coba dibayangkan ya, untuk memastikan kualitas dosen supaya dosen bisa mendidik dengan baik itu pun dibatasi oleh pemerintah. Ada logika yang gak nyambung menurut saya disana," kata Kanti.

Kanti mendorong pemerintah juga mengajak perwakilan dosen dalam merumuskan kebijakan.

Awal 2025, dosen-dosen ASN di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mestinya bisa menikmati tunjangan kinerja atau tukin. Pasalnya, ketentuan tukin sudah dimuat dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020 dan Keputusan Mendikbudristek Tahun 2024, di era Menteri Nadiem Makarim.

Namun, pada 3 Januari 2025, Plt Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menyebut anggaran untuk tukin tidak ada.

"Untuk memberikan tukin ini yang besarnya Rp2,8 triliun. Jadi itu belum ada anggarannya. Karena itulah, itu adalah salah satu tambahan yang dimintakan, baik DPR kemudian masuk ke Banggar, maupun keKementerian Keuangan. Dan itu harus ada perpresnya, kami ikuti lah prosedurnya, kami ikuti step by step. Kami di sini mau mau open minded, open hand, dan perlu memang kesabaran untuk sampai ke sana," ujar Togar,  Jumat (3/1/2025).

Togar mengatakan penyebab lain tidak adanya anggaran untuk tukin dosen ASN di tahun ini, salah satunya adalah penggantian nomenklatur.

Baca juga:

• Tahun 2025, Pemerintah Belum Punya Anggaran Tukin untuk Dosen ASN
• Mendikdasmen Minta Maaf Soal Tunjangan Guru, Apa Penyebabnya?