NASIONAL
AHY Soal Hak Angket, Partai Demokrat Bersama Pemerintah
Saat ini posisi politiknya ada di dalam pemerintahan. Karena itu, Demokrat tak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah.
AUTHOR / Astri Yuanasari
KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, tidak ingin terjebak dalam wacana hak interpelasi dan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan AHY usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).
"Tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin. Demokrat itu disiplin, sesuai dengan kebijakan partai. Dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target Kementerian ATR/BPN yang luar biasa," kata AHY usai pelantikan menjadi Menteri ATR/BPN, Rabu (21/2/2024).
AHY mengatakan, dinamika yang terjadi pada Pemilu 2024 adalah bagian dari ekspresi berbagai kalangan pasca-pemungutan suara, dan sangat wajar.
Baca juga:
- Presiden Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN
- Perpres Publisher Rights, Jokowi : Belanja Iklan Pemerintah untuk Perusahaan Pers
Putra sulung bekas Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu juga mengajak semua pihak melihat pemerintahan ke depan dan menghormati proses Pemilu hingga tuntas. Tidak perlu pula berlarut-larut dalam isu-isu kepemiluan, sebab saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.
"Walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tapi yang jelas kita justru harus move on melihat ke depan lima tahun, sepuluh tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya, silakan itu hak warga negara, hak partai politik," imbuhnya.
Editor: Fadli
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!